Berita

Foto/Net

On The Spot

Tanggul Kali Pulo Dibangun Permanen Setelah 4 Kali Jebol

Dikerjakan Dengan Sistem Shift
RABU, 20 DESEMBER 2017 | 10:49 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Tanggul Kali Pulo di Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, jebol lagi akhir pekan lalu. Akibatnya, puluhan rumah warga kebanjiran.

 Hingga akhir pekan lalu, ter­hitung sudah empat kali tanggulyang berada di wilayah RT 3 RW 6 itu jebol. Kini, tanggul Kali Pulo kembali diperbaiki. Pada Senin lalu, puluhan petugasdari Dinas Tata Air Jakarta Selatan membangun tangguldi kali tersebut. Tanggul dibangun dari batu kali. Jika sebelumnya batu kali hanya diperkuat ika­tan kawat, kali ini diperkuat adukan semen.

Tanggul sepanjang sekitar 20 meter dan tinggi dua meter itu, dibangun di aliran kali yang berada di sekitar Mushola Sabili. Mushola itu berada di pinggir Kali Pulo. Posisi tanggul pun berbeda dengan posisi tanggul sebelumnya. Tanggul tersebutsatu meter lebih lebar dari tang­gul sebelumnya. Sehingga, aliran Kali Pulo pun bertambah lebar di tempat tanggul yang jebol.


Di sisi lain, warga yang tadin­ya mengungsi di Mushola Sabili dan Masjid Al-Ridwan sudah kembali ke rumah masing-masing. Aktivitas warga sudah ber­langsung seperti biasa. Namun, bekas banjir di lingkungan terse­but masih tampak jelas. Tanah dan lumpur masih digenangi air pada Senin lalu. Dinding rumah warga pun masih terdapat bekas air. Bau tak sedap tercium.

Ada cukup banyak warga yang jadi korban saat tanggul jebol. Hanifah salah satunya. Kata dia, jebolnya tanggul Kali Pulo cukup membuat repot dia dan keluarganya. Selain harus menyelamatkan semua harta benda, dia pun mesti mengungsi ke rumah tetangganya.

Saat kejadian lagi Sabtu lalu, dia sedang di rumah bersama ibunya. Ketika itu airnya deras. Mau keluar rumah, Hanifah bingung. "Akhirnya, saya bisa keluar, tapi ibu saya terjebak di dalam. Harus pecahkan jendela untuk mengeluarkan ibu," tutur Hanifah.

Tak seperti sejumlah warga lain yang mengungsi di Mushola Sabili dan Masjid Al Ridwan, Hanifah dan keluarganya memi­lih mengungsi di rumah tetangg­anya yang merupakan bangunan dua lantai. Rumah tetangganya pun sebenarnya ikut terkena banjir. "Rumahnya tingkat, jadi saya ngungsi di atas, sama anak dan ibu saya."

Dia ingin agar tanggul Kali Pulo dibuat kuat dan permanen, sehingga meminimalisir ke­mungkinan jebol lagi. Hanifah pun berharap, normalisasi Kali Pulo segera dilaksanakan.

"Kalau jangka pendek mung­kin pakai tanggul bisa aman, tapi jangka panjang lebih bagus normalisasi," ucapnya.

Kali Pulo yang berada di wilayah tersebut, tidak lagi selebar sebelumnya. Saat ini, bagian pal­ing lebar Kali Pulo kurang dari lima meter. Bahkan makin ke hilir, aliran semakin menyempit. Lebarnya bahkan hanya sekitar satu meter. Lebih mirip got atau saluran pembuangan rumah tangga daripada kali.

Menurut Arief Syarifuddin, Ketua RW setempat, ada cukupbanyak warga sekitar Jati Padang, Jakarta Selatan, yang membangun rumah di bantaran dan di atas Kali Pulo. Arief pun berharap agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan segera melakukan normalisasi.

Arief menjelaskan, ratusan bangunan permanen di bantaran dan di atas Kali Pulo sudah lama berdiri. Awalnya, warga mendirikan rumah di bantaran, namun sekitar 2010 banyak yang mendirikan tempat tinggal di atas kali.

"Kebetulan 2010 itu saya be­lum jadi Ketua RW. Makanya, Pak Gubernur menanyakan, ini RT-RW kok bisa mengizinkan," kata Arief yang jadi Ketua RW sejak 2014.

Arief menambahkan, ada se­bagian warga yang memiliki ser­tifikat hak milik (SHM). Dia pun mempertanyakan hal itu, karena seharusnya tidak ada legalitas kepemilikan lahan bagi warga yang mendirikan bangunan di bantaran dan di atas kali.

"Kan begini, kadang RT RW itu gimana lurah, Pak. Kalau lurah sudah menyatakan salah, harusnya kan tidak diteken itu surat. Sertifikat itu kan reko­mendasi dulu, rekomendasi lurah dan camat. Harusnya kan lurah, camat itu cek dulu, sebe­lah timur misalnya perbatasan­nya kali," ucapnya.

Dia pun menampik jika se­lama ini dikatakan diam. Arief mengaku pernah menegur warga yang mendirikan bangunan di bantaran dan di atas kali. Namun, tegurannya tak meng­hasilkan apa-apa.

"Pernah kita tegur bahwa itu menyalahi aturan, tapi tetap saja 'ditabrak.' Saat kita mau gusur istilahnya, warga minta ganti untung, bukan ganti rugi," ujar Arief.

Menurut Arief, dirinya sudah menyampaikan langsung ke Anies bahwa warga Jati Padang sebenarnya sudah siap menghadapi normalisasi Kali Pulo. Namun, warga meminta ganti rugi.

"Sudah saya sampaikan ke Pak Gubernur, beberapa hari lalu kita sudah kumpulkan warga yang terkait di bantaran kali maupun di atas kali. Mereka siap dinormalisasi dengan catatan ada ganti untung, bukan ganti rugi. Kalau ganti rugi sesuai NJOP, kalau ganti untung mungkin di atas NJOP," ujarnya.

Menurut Arief, Anies saat itu menjawab akan ada penggantian kepada warga sesuai ketentuan. Ketentuannya seperti apa, nanti dibahas lagi oleh Anies bersama para kepala suku dinas terkait. Setelah itu, baru Anies akan bertemu warga yang akan ter­dampak normalisasi.

Arief menambahkan, dirinya juga sudah bicara dengan camat dan lurah. Sebelum ada per­temuan lanjutan dengan Anies, dia berharap warga dikumpulkan dan melakukan pembahasan agar satu suara terkait normalisasi.

Dijelaskan, di RW 06 tersebut, terdapat tujuh RT yang lokasinya berada di sepanjang aliran Kali Pulo. Masing-masing, yakni RT 11, RT 3, RT 4, RT 14, RT 10, RT 6, RT 13.

Terkait normalisasi, kata dia, saat ini ada 121 rumah permanen di wilayah RW 6 yang dibangun di bantaran dan di atas Kali Pulo. Hal tersebut akan dibahas lagi, sesuai ketentuan yang berlaku.

"Itu kalau bicara normal­isasi lebarnya lima meter. Aturan normalisasi menurut Kasudin Sumber Daya Air 20 meter. Kalau begitu, berarti bisa lebih. Tapi tadi saya bicara dengan Pak Gubernur, bisakah lima meter saja. Nanti dibahas, ketentuan-ketentuan itu akan disampaikan segera," ucap Arief. ***

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Turbulensi Kepercayaan dalam Teropong Nobel Ekonomi

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 22:16

Jadi Tersangka KPK, Bupati Klaten Didepak PDIP

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:45

Kapolri Rangkul Ulama Jatim untuk Jaga Kamtibmas

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:32

Ilham Habibie hingga Chappy Hakim Dianugerahi Golden PIN INACA

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:02

DPR: Kehadiran Kapolri di BEI Sinyal Negara Serius Menegakkan Hukum

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 20:33

Ketua Gappura Minta DPR Turun Tangan Mediasi PHK dan GHS di Krakatau Steel

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 19:35

Walhi Soroti Tanggung Jawab Lintas Sektor dalam Penanganan Karhutla

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 19:28

Kementerian UMKM Pulihkan 908 Usaha Terdampak Bencana di Sumatera

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 18:51

Komjak Diminta Turun Tangan Teliti JPU di Kasus Febrie

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 18:30

Surati Presiden Prabowo, YLKI Minta Menteri Bahlil Dicopot

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 17:49

Selengkapnya