Komisioner Ombudsman Ninik Rahayu menegaskan, penga0wasan dalam proses penempatan pekerja migran harus benar-benar dilakukan oleh pemerintah. Pasalnya, berÂdasarkan kajian yang dilakukan pada Juni sampai September 2017, dengan data dari wilayah pengirim dan juga wilayah transit pekerja migran yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kepulauan Riau dan DKI Jakarta, ditemukan malaadminÂistrasi pada proses prapenempaÂtan pekerja buruh migran.
Apa saja bentuk malaadminÂistrasi itu? Berikut wawancara lengkap Komisioner Ombudsman, Ninik Rahayu dengan Rakyat Merdeka:
Maladministrasi apa saja yang ditemukan Ombudsman dalam proses rekrutmen calon pekerja migran?
Ya seperti pemalsuan identitas dan kurangnya informasi bagi buruh migran. Kurangnya pelatiÂhan dan pemeriksaan kesehatan juga disebut sebagai aspek malÂadministrasi. Pada saat proses pendokumentasian, kami menÂemukan banyak hal. Seperti keÂlengkapan data mulai dipalsukan umurnya, identitas alamatnya, kemudian kurangnya informasi/ pengarahan dari PPTKISmenÂgenai hak dan kewajiban, gaji dan hubungan kerja. Contoh lain maladministrasi adalah minimÂnya pendidikan dan pelatihan, juga pemeriksaan kesehatan dan kondisi psikologis calon pekerja migran.
Ya seperti pemalsuan identitas dan kurangnya informasi bagi buruh migran. Kurangnya pelatiÂhan dan pemeriksaan kesehatan juga disebut sebagai aspek malÂadministrasi. Pada saat proses pendokumentasian, kami menÂemukan banyak hal. Seperti keÂlengkapan data mulai dipalsukan umurnya, identitas alamatnya, kemudian kurangnya informasi/ pengarahan dari PPTKISmenÂgenai hak dan kewajiban, gaji dan hubungan kerja. Contoh lain maladministrasi adalah minimÂnya pendidikan dan pelatihan, juga pemeriksaan kesehatan dan kondisi psikologis calon pekerja migran.
Kenapa hal itu bisa terÂjadi? Hal ini terjadi karena kurangÂnya pengawasan pemerintah, dalam hal ini yang seharusnya dilakukan oleh Kemenaker, BNP2TKI, pemerintah daerah, dan disnaker. Faktor lainnyaadalah rendahnya kontrol masyarakat untuk melindungi dan mencegah migrasi yang tidak aman. Jadi kedepan pemerintah diharapkan memperhatikan betul pengiriman tenaga kerja ini, karena berdasarkan peraturan yang baru, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang mengatur bahwa pengiriman pekerja migran itu tidak lagi dilakukan oleh swasta, namun dilakukan oleh pemerÂintah daerah yang bekerjasama dengan pemerintah provinsi lalu dengan pemerintah pusat, termasuk dengan Kementerian Luar Negeri.
Jadi ini benar-benar pemerinÂtah harus mengubah semuanya, secara individual. Sehingga banyak sekali pekerja migran itu tidak mendapat pelatihan, tidak ada asuransi, tidak ada tes kesehatan, tidak ada kesiapan psikologis dan lainnya. Jadi itu sama saja orang pergi begitu saja, lalu disana meraka seperti dibohongi.
Lalu yang kedua adalah peran Kementerian Luar Negeri untuk melakukan kerjasama kepada negara-negara yang menjadi tujuan kerja para pekerja miÂgran. Termasuk mendeportasi orang-orang Indonesia juga yang selama ini menjadi penampung disana, itu tidak boleh ragu-ragu. Kita harus membuat perjanjian bahwa mereka harus dideporÂtasi di Indonesia. Karena ini banyak sekali. Ada yang nyokol di Singapura, Malaysia, Arab Saudi, Taiwan. Kalau ini tidak kita tangani serius dengan meÂminta mereka untuk pulang ke Indonesia, mereka akan ditindak disana, bukan di Indonesia. Jadi diharapkan Kementerian Luar Negeri ada hubungan kerjasama dengan negara-negara tujuan pekerja migran, sehingga merÂeka bisa dideportasi dan diadili di Indonesia saja. Karena modus secara perorangan ini banyak sekali dilakukan. Untuk itu, ketika nanti pemerintah memiÂliki kewajiban untuk melakuÂkan rekrutmen, maka proses pengawasan harus benar-benar dilakukan supaya kasus-kasus pengiriman pekerja migran secara individual ini tidak teruÂlang lagi.
Apakah ada oknum yang bermain dalam kasus ini? Pastilah. Ini kan seharusnya menjadi tanggung jawab pemerÂintah, lalu ketika ada dokumen yang salah, ada indikasi malÂadministrasi dalam pengiriman pekerja migran, tadi juga diakui oleh Kemenlu bahwa kondisi ini juga terjadi. Kemarin juga tidak ada pelatihan kok, forÂmalitas saja. Hal itu menunjukÂkan bahwa pengawasan dari pemerintah sangat rendah. Ya seharusnya kan kalau memang tidak memenuhi syarat, ya tidak boleh pergi kan.
Apa ini ada indikasi ke tindak pidana perdagangan orang? Betul. Begini, ketika para pekerja migran itu pergi tanpa ada prosedur pengiriman yang benar, maka itu bisa dikatakan dia itu sudah terekspolitasi, dia sudah menjadi korban dari tinÂdak pidana perdagangan orang. Hanya masalahnya, korban ini tidak selalu bisa melapor ke kita. Ada yang bisa melapor, ada yang takut, ada juga yang tidak mengerti bagaimana cara melapor. Jadi kalau ditanya, siapakah orang yang menjadi korban perdagangan orang? Yaitu mereka yang bekerja tanpa adanya perlindungan, itu mereka jadi korban. Itulah yang ada dalam definisi Pasal 2. Mereka unsurnya sudah memenuhi.
Oh ya, beberapa waktu lalu ada indikasi pengiriman pekerja migran non proseÂdural mengelabui petugas dengan modus wisata ziarah dan melancong, apa modus itu juga ditemui Ombudsman? Iya, itu termasuk ke dalam proses rekrutmen secara indiÂvidual. Jadi mereka memanfaatÂkan itu. Kalau dilihat modusnya memang via umroh ya, kalau via haji sepertinya kecil kemungkiÂnannya, jadi umroh ini memang yang lumayan besar potensinya, terus mereka tinggal disana. Berarti ini kan seharusnya ada kerjasama juga dengan pihak Imigrasi.
Lalu apa rekomendasi yang akan diberikan oleh Ombudsman kepada pemerintah? Kita memberikan saran kepada pemerintah untuk melakukan perbaikan dalam proses pelayanÂan pekerja migran. ***
