Berita

Din Syamsuddin/RMOL

Politik

Din Tawarkan Prinsip Jalan Tengah Dari Islam Dan Pancasila Jadi Ideologi Baru Dunia

RABU, 20 DESEMBER 2017 | 08:21 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR


Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerjasama Antar Agama dan Peradaban (UKP-DKAAP) Din Syamsuddin menjelaskan walaupun berbeda kategori, yakni Islam sebagai agama berdasarkan wahyu Tuhan dan Pancasila sebagai ideologi buatan manusia, namun keduanya menekankan prinsip Jalan Tengah.

"Hal itu terjadi adalah karena Pancasila itu sendiri merupakan kristalisasi nilai-nilai Islam dalam lingkup kehidupan bernegara," kata Din saat menjadi pembicara pada Diskusi Meja Bundar di Oxford Centre for Islamic Studies, Universitas Oxford, Inggris, Kamis (20/12).

Dalam forum yang dihadiri sejumlah guru besar dan akademisi itu, Din Syamsuddin bicara tentang "The Middle Path: Islam and Pancasila for the World Civilization". Din yang juga Guru Besar Pemikiran Politik Islam FISIP UIN Jakarta itu menambahkan sebagai agama wahyu terakhir, Islam membawa prinsip kesempurnaan wahyu keseimbangan, dan kemaslahatan kemanusiaan.

Dalam forum yang dihadiri sejumlah guru besar dan akademisi itu, Din Syamsuddin bicara tentang "The Middle Path: Islam and Pancasila for the World Civilization". Din yang juga Guru Besar Pemikiran Politik Islam FISIP UIN Jakarta itu menambahkan sebagai agama wahyu terakhir, Islam membawa prinsip kesempurnaan wahyu keseimbangan, dan kemaslahatan kemanusiaan.

"Prinsip Jalan Tengah Islam (wasathiyah), yang menjadikan umat Islam sebagai Umat Tengahan (ummatan wasathan), menekankan prinsip keseimbangan, moderasi, toleransi dan anti ekstrimitas," tegas mantan Ketua Umum Muhammadiyah itu.

Begitu pula, kata Din, Pancasila adalah Ideologi Jalan Tengah. Posisi tengahan ini antara lain dijelaskan oleh adanya nilai  keseimbangan antara orientasi ketuhanan dan kemanusiaan, dan keseimbangan pada orientasi kemanusiaan itu sendiri yaitu antara individualisme dan kolektifisme, yang bermuara pada pentingnya keadilan bagi semua.

"Jalan Tengah Pancasila menjelma pada paradigma politik yang menekankan permusyawaratan untuk adanya kesepakatan dan paradigma ekonomi yang tidak kapitalistik dan tidak sosialistik," tegas Din.

Menurut Din, wawasan jalan tengah ini sangat cocok buat peradaban dunia yang rusak dewasa ini lantaran terjebak ke dalam ekstrimisme. Sistem Dunia selama ini sangat berwajah antroposentristik, yakni menjadikan manusia sebagai pusat kesadaran, dan kurang berwajah teosentristik yaitu menjadikan Tuhan sebagai pusat kesadaran.

"Akibatnya, peradaban manusia sepi dari nilai-nilai etika dan moral, yang pada giliran berikutnya menciptakan berbagai bentuk ketiadaan damai, seperti kemiskinan, kebodohan, ketakadilan, kerusakan lingkungan hidup dan berbagai bentuk kekerasan," tambah Din.

Atas dasar itu, menurut Din, wawasan jalan tengah dapat menjadi solusi. Perlu ada perubahan distem dunia dan sistem-sistem turunannya ke arah yang berorientasi Jalan Tengah, yakni menekankan keseimbangan, keadilan dan kemaslahatan kemanusiaan.

"Kami menawarkan Prinsip Jalan Tengah dari Islam dan Pancasila sebagai ideologi baru dunia untuk adanya tatanan dunia baru yang berkemajuan, berkeadilan dan berkeadaban," pungkas Din.

Selama berada di Inggris, Din Syamsuddin menyempatkan diri untuk beraudiensi dengan Sekjen Persekutuan Gereja-gereja Anglican, Archbishop Josiah Atkins Idawu-Fearon di Keuskupan Cantenbury. Selain itu, sehari sebelumnya, Din sempat mengisi Sarasehan Mahasiswa Indonesia tentang Politik Ekonomi dan Deglobalisasi, dan Silaturahmi dengan Masyarakat Indonesia di Inggris yang keduanya bertempat di KBRI London. [san]

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

KPK Panggil VP PT Valbury Asia Futures di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:31

Karhutla Ancam Orangutan, Puluhan Satwa Dievakuasi

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:23

Kepala BPGMN hingga Menkopolkam Merapat ke Istana Jelang Ratas Karhutla

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:22

Ancaman MSCI, Sudah Tepat OJK Sanksi Emiten Milik Prajogo Pangestu dan Franky Widjaja

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:20

Pemerintah Jangan Anggap Remeh Hasil Survei

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:09

Kasus Dugaan Suap, KPK Panggil Pejabat Pemkab Lombok Barat dan Staf Hotel

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:09

Roadmap IHT Dibutuhkan untuk Jamin Kepastian Usaha

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:05

Terancam Turun Kelas, BEI Temui MSCI Sore Ini

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:51

Kasus Suap Asuransi Perkapalan Pelni, KPK Panggil Petinggi Pialang Asuransi

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:45

Komisi III DPR Dukung Kapolri Dorong MUI Kaji Fatwa soal Vape

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:39

Selengkapnya