GINSI Keberatan Harus Bergabung Ke Kadin

. Gabungan Pengusaha Importir Indonesia (GINSI) memprotes kebijakan Kementerian Perdagangan yang memberangus organisasi yang berdiri sejak tahun 1956 itu. Kebijakan pemerintah dinilai menghambat dunia usaha.

"Kebijakan Kemendag itu tidak sejalan dengan perintah Presiden untuk memberikan kemudahan perizinan usaha. Bagaimana cara pemerintah memfilter bahwa importir dan eksportir itu sudah menjadi anggota Kadin atau belum saat menjalankan usahanya," ujar Ketua Umum GINSI Anton Sihombing kepada wartawan, Sabtu (16/12).

Sebagaimana dietahui, Kemendag membuat kesepakatan bahwa importir dan eksportir harus menjadi anggota Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Hal itu dinilai sejumlah kalangan memperpanjang arus birokrasi pengurusan izin.

Persyaratan anggota GINSI harus masuk Kadin dinilai Anton mengada-ada. Karena larangan terbatas padahal tidak masuk pada substansi kegiatan perdagangan maupun material yang diperdagangkan.

Anton yang juga anggota Komisi V DPR menilai, jika tujuan pemerintah adalah untuk menuntut tanggung jawab apabila ada pengusaha yang nakal, sebaiknya memberdayakan asosiasi terkait seperti GINSI. Yang mana, GINSI bisa dijadikan mitra strategis pemerintah, baik dalam hal dimintakan masukan atas regulasi yang akan dibuat maupun sosialisasi.

Menurutnya, di Kadin sendiri belum tentu ada yang paham dan menguasai soal kegiatan importir termasuk regulasi yang memayungi. Sehingga pemerintah harus lebih hati-hati membuat regulasi.

"GINSI akan menyampaikan masalah ini langsung ke Presiden Jokowi. Kita ingin menjelaskan betapa pentingnya keberadaan GINSI dalam memajukan perekonomian bangsa Indonesia," jelas Anton.

Politisi Partai Golkar itu menambahkan, seharusnya Kadin menolak regulasi dari Kemendag tersebut. Sebab, Kadin harus menjaga eksistensi organisasi lainnya agar dapat bersinergi atau sama-sama membangun bangsa. [rus]