Berita

Ketua MPR: Umat Islam Yang Besar Harus Bisa Dikonversi Jadi Kekuatan Ekonomi Politik

JUMAT, 15 DESEMBER 2017 | 19:27 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Umat Islam mesti belajar berdagang seperti halnya Nabi Muhammad SAW berdagang semasa hidupnya.  

Hal itu disampaikan Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan, di hadapan jamaah Masjid Jami Nurul Huda, Koala Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Jumat (15/12).

Permintaan itu ia sampaikan agar umat Islam tidak hanya besar dalam segi jumlah namun juga bisa menjadi kekuatan ekonomi dan politik.


"Umat Islam yang besar harus bisa dikonversikan menjadi kekuatan ekonomi dan politik," ujarnya, dikutip dari keterangan pers MPR RI.

Menurut Zulkifli Hasan atau Zulhas, umat Islam harus siap menghadapi era persaingan bebas. Para orang tua diwajibkan menyekolahkan anak-anaknya sebaik mungkin agar mereka menguasai ilmu. Kalangan umat Islam pun harus mandiri agar kedaulatan bisa digunakan dengan tepat.

Kata Zulhas, selama ini kedaulatan yang dimiliki umat Islam malah sering ditukar dengan materi. Contoh paling sering adalah dalam hal memilih calon pemimpin negara atau daerah.

"Memilih pemimpin karena sembako akan kehilangan berkahnya," ujarnya.

Dalam acara itu juga, Zulhas meminta agar umat Islam di Samboja ikut meluruskan paham-paham yang salah. Misalnya, ada anggapan menjalankan kehidupan beragama secara benar dan sungguh-sungguh adalah tindakan yang intoleran.

"Padahal Pancasila memberi kebebasan bangsa ini dalam menjalankan kehidupan beragama. Paham yang salah seperti itu yang perlu diluruskan," tambahnya.

"Yang beda biar berbeda yang penting saling menghormati," tegas pria yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu. [ald]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya