Berita

Nusantara

Kesbangpol Dituding Gembosi Anies

KAMIS, 14 DESEMBER 2017 | 02:57 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

. Perwakilan sejumlah ormas dan lembaga kemasyarakatan di DKI Jakarta geram acara makan siang bersama Gubernur Anies Baswedan di Balaikota ditunda. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Darwis Muhammad Aji dituding berada di balik penundaan acara itu.

"Ada upaya penggembosan terhadap Anies yang dilakukan kepala Badan Kesbangpol dalam kasus makan siang bareng ormas kemarin," kata Rico kepada wartawan, Rabu (13/12).

Dijelaskan dia, undangan makan siang bersama Anies dicetak Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri (KDH dan KLN) DKI. Sementara kepala Badan Kesbangpol merupakan pihak pengundang yang bertanggungjawab atas terselenggarannya kegiatan tersebut.


Padahal sepanjang Selasa kemarin, sesuai jadwal gubernur-wakil gubernur DKI, tidak tercantum agenda makan siang bareng perwakilan ormas dan kelembagaan masyarakat.

"Ini membuktikan kinerja kepala Badan Kesbangpol tidak profesional. Layak dilengserkan," kata Rico.

Dikonfirmasi, Darwis Muhammad Aji mengungkapkan hingga saat ini belum ada jadwal pasti terkait agenda makan siang bersama ormas. Namun, jika Anies telah menjadwalkan agenda tersebut, lanjutnya, berarti telah dikomunikasikan dengan Biro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri (KDH dan KLN).

"Mungkin Pak Anies sudah berkomunikasi dengan Biro KDH. Kalau memang besok kan kami yang berkomunikasi lagi dengan ormas-ormas itu," tuturnya.

Sebelumnya, sejumlah perwakilan ormas dan kelembagaan masyarakat marah atas penundaan agenda makan siang bersama Anies Baswedan. Salah satu perwakilan dari Partai Berkarya, Hilda, mengaku baru mendapat kabar pembatalan acara tersebut setengah jam sebelum acara.

"Ada info pembatalan baru hari ini. Setengah jam sebelumnya. Gendeng mangan sendal. Lek lek wonge teko luar kota piye?" kata Hilda.[dem]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya