Berita

Foto: Setkab.go.id

Dunia

STATUS YERUSALEM

Di KTT Luar Biasa OKI, Jokowi Keluarkan Enam Usulan

RABU, 13 DESEMBER 2017 | 22:20 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Presiden Joko Widodo mengutarakan enam usul dalam KTT Luar Biasa OKI (Organisasi Kerja Sama Islam) di Turki.

Enam usul itu untuk merespons klaim sepihak Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, tentang Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

"Pengakuan ini tidak dapat diterima dan harus dikecam secara keras,” kata Presiden Jokowi saat berpidato pada KTT di Istanbul, Turki (Rabu, 13/12).


Dikutip dari situs resmi Sekretariat Kabinet RI, Jokowi mengajak seluruh negara OKI untuk bersatu dan menyampingkan segala perbedaan untuk membela Palestina. Menurutnya, isu Palestina harus bisa merekatkan negara-negara anggota OKI.

Presiden Jokowi juga mengatakan, keputusan Presiden Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel tidak saja melukai hati umat Islam, tapi juga melukai rasa keadilan umat manusia.

"Harapan akan kemerdekaan dijauhkan oleh keputusan yang sangat tidak berkeadilan ini. Keputusan tersebut memupuskan harapan terwujudnya perdamaian abadi. Oleh karena itu, keputusan tersebut harus ditolak," ungkap Jokowi.

Keputusan sepihak tersebut juga dinilainya melanggar berbagai Resolusi Dewan Keamanan PBB terkait Palestina, karenanya harus ditolak.

Berikut ini enam poin penting yang diusulkan Jokowi untuk menjadi sikap OKI. Pertama, OKI harus secara tegas menolak pengakuan unilateral tersebut. Two-state solution adalah satu-satunya solusi dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina.

Dua, mengajak semua negara yang memiliki Kedutaan Besar di Tel Aviv, Israel, untuk tidak mengikuti keputusan AS memindahkan kedutaan mereka ke Yerusalem.

Tiga, negara OKI dapat menjadi motor untuk menggerakkan dukungan negara yang belum mengakui kemerdekaan Palestina, untuk segera melakukannya.

Empat, bagi negara anggota OKI yang memiliki hubungan dengan Israel agar mengambil langkah-langkah diplomatik. Termasuk kemungkinan meninjau kembali hubungan dengan Israel sesuai dengan berbagai Resolusi OKI.

Lima, anggota OKI harus ambil langkah bersama meningkatkan bantuan kemanusiaan, peningkatkan kapasitas dan kerjasama ekonomi kepada Palestina.

Enam, Presiden Jokowi berharap OKI mampu menjadi motor bagi gerakan di berbagai forum internasional dan multilateral untuk mendukung Palestina, termasuk di Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB.

Ia yakin masyarakat negara-negara OKI mengharapkan banyak hasil penting dari KTT Luar Biasa ini. Yaitu hasil yang optimal, yang dapat ditindaklanjuti, dan dapat dirasakan dampaknya bagi masa depan Palestina. [ald]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya