Marsekal TNI Hadi Tjahjanto/ Puspen TNI
Aparat Pengawal Internal Pemerintah (APIP) diwajibkan untuk meningkatkan kemampuan profesional, baik secara teknik maupun metode audit yang meliputi kemampuan teknis, manajerial dan konseptual.
Hal tersebut ditegaskan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto pada pembukaan Rakorwas Inspektorat TNI dan Kemhan 2017 di Aula Gatot Subroto, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (13/12).
"Peran Aparat Pengawal Internal Pemerintah di samping melaksanakan tugas sebagai auditor juga melaksanakan penelaahan terhadap Laporan Keuangan (LK), Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan review atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau LAKIP," ujar Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, seperti diberitakan Puspen TNI.
Berkaitan dengan reformasi birokrasi, Panglima TNI menyampaikan bahwa peran APIP sebagai agen perubahan (agent of change) yang mendorong peningkatan kinerja di masing-masing instansi pemerintahan dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta struktur pemerintahan yang bersih (clean government).
Dalam rangka mendorong peningkatan kinerja, Panglima TNI memberikan beberapa penekanan kepada APIP di lingkungan TNI dan Kemhan untuk meningkatkan integritas, kapasitas dan kapabilitas demi tercapainya mutu hasil pengawasan APIP di lingkungan TNI serta mengoptimalkan pengawasan atas pelaksanaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja TNI.
Panglima TNI juga berharap ada pembahasan langkah tindak atau action plan yang harus dikerjakan secara tepat dalam forum Rakorwas Inspektorat TNI dan Kemhan yang dihadiri oleh seluruh APIP di lingkungan Kemhan/TNI ini.
Rakorwas Inspektorat TNI dan Kemhan 2017 diikuti oleh 124 peserta dan berlangsung selama dua hari sampai besok (Kamis, 14/12).
[ald]
