Masyarakat Jakarta jangan mengaitkan acara Djakarta Warehouse Project (DWP) 2017 yang akan digelar di JIExpo Kemayoran dengan rumor "Jakarta Bersyariah".
Hal tersebut dikatakan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik, merespons pro dan kontra di masyarakat Jakarta menyikapi festival musik elektronik terbesar di Indonesia itu.
Menurut politikus Partai Gerindra itu, Gubernur Anies Baswedan maupun Wakil Gubernur Sandiaga Uno tidak pernah mendeklarasikan program Jakarta Bersyariah.
Ia malah menuding bahwa isu Jakarta Bersyariah diciptakan oleh kalangan pendukung mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Purnama alias Ahok.
"Kalau saya mesti objektif cara melihatnya. Tidak ada pemerintahan Anies-Sandi syariah, itu enggak ada. Kapan mendeklarasikan pemerintahan Anies-Sandi syariah? Itu kan diciptakan oleh kelompok-kelompoknya Ahok." ujar Taufik kepada wartawan, Rabu (13/12)
Taufik sendiri tidak menentang penyelenggaraan DWP 2017 di Jakarta. Tetapi dia meminta aparat tetap menindak setiap pelanggaran hukum yang terjadi di arena acara pesta pora itu.
"Semua kegiatan di Jakarta harus diawasi. Pelanggaran ya mesti ditindak, kalau ada narkoba ditindak. Enggak usah di DWP, orang karaoke saja ditindak kalau ada pelanggaran," tegasnya.
DWP 2017 bakal digelar di Ji-Expo pada akhir pekan ini, 15 dan 16 Desember 2017. Namun, sejumlah organisasi kemasyarakatan (Ormas) di Jakarta seperti Front Pembela Islam (FPI), Laskar Pembela Islam, dan FBR, menolak kegiatan tersebut dengan alasan acara tersebut tidak sesuai dengan norma agama dan budaya masyarakat.
Bahkan, sejumlah ormas yang tergabung dalam Masyarakat Muslim Kemayoran Bersatu berencana menggelar demonstrasi penolakan terhadap acara itu pada esok hari (Kamis, 14/12).
Di sisi lain, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, merestui penyelenggaran DWP karena menurutnya dapat berdampak positif bagi perekonomian Jakarta.
[ald]
