Berita

Foto: Kemenko Kemaritiman

Nusantara

Luhut Ajak Rakyat Melihat Laut Sebagai Poros Dunia

RABU, 13 DESEMBER 2017 | 18:16 WIB | LAPORAN:

Sesuai Keputusan Presiden RI 126/2001, tanggal 13 Desember ditetapkan sebagai Hari Raya Nasional atau dikenal dengan Hari Nusantara.

Momentum ini digunakan untuk memperingati keberhasilan diplomasi Indonesia agar prinsip negara kepulauan diakui secara internasional melalui instrumen Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS) 1982.

Pengakuan ini berdasarkan "Deklarasi Djoeanda" tanggal 13 Desember 1957. Deklarasi tersebut merupakan sebuah keputusan untuk menyatukan Indonesia sebagai negara kepulauan, berbeda dengan yang termaktub dalam Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie 1939 yang menetapkan batas teritorial Indonesia secara terpisah-pisah.


Peringatan Hari Nusantara tahun ini dilaksanakan di Dermaga Muara Jati, Cirebon, Jawa Barat. Menteri Koordinator Kemaritiman yang juga Ketua Dewan Pengarah Hari Nusantara 2017, Luhut Binsar Pandjaitan, berpesan agar lautan bisa mempesatukan Indonesia.

"Laut itu mempersatukan, bukan memisahkan. Dari semangat ini hadirlah visi negara kesatuan bagi negara kepulauan terbesar di dunia. Saya sebut ini sebagai posisi silang di antara dua samudera dan di antara dua benua besar, jadi Indonesia berada pada posisi yang strategis,” kata Luhut, Rabu (13/12).

Menurutnya, sekarang banyak masyarakat Indonesia yang tidak sadar betapa strategisnya posisi Indonesia dalam dunia internasional. Dengan posisi di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik serta di antara Benua Asia dan Australia, bangsa Indonesia sangat perlu mengedepankan persatuan di antara perbedaan yang ada.

"Bangsa Indonesia harus kompak, harus mengurangi sebanyak mungkin perbedaan-perbedaan. Ya, perbedaan itu adalah rahmat sekaligus juga bisa menjadi malapeteka kalau kita tidak mampu mengelolanya dengan baik," tegas Luhut.

Luhut berharap masyarakat Indonesia lebih mengedepankan kerja bersama dan mulai fokus pada pembangunan kelautan.

"Selama ini kita memunggungi laut, sekarang sudah waktunya kita melihat laut sebagai poros dunia," tukasnya.

Sebagai negara besar yang berada pada posisi silang strategis, Luhut mengatakan Indonesia perlu mengontrol lalu lintas udara dan lalu lintas kapal. Namun hal itu perlu diimbangi dengan penguasaan teknologi dan peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM).

Sementara itu, Sesmenko Kemenko Kemaritiman Laksda TNI (Purn) Agus Purwoto mengatakan di peringatan Hari Nusantara 2017 ini, para raja-raja dan permaisuri Nusantara termasuk Cirebon juga turut hadir. Agus menekankan semua pihak memang harus bersama-sama cinta laut dan membangun budaya kelautan.

"Kesejahteraan masyarakat, terutama nelayan dan masyarakat pesisir harus meningkat. Budaya kelautan makin baik, visi poros maritim dunia Indonesia dibawah Presiden Jokowi bisa segera tercapai dengan sempurna," kata Agus.

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, tampak hadir mewakili Presiden Joko Widodo untuk membuka Puncak Hari Nusantara dengan tema "Gotong  Royong dalam Kebhinekaan di Nusantara Guna Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia". Tjahjo hadir didampingi Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) sekaligus Ketua Panitia Hari Nusantara 2017, Laksamana Ade Supandi, lalu Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan.

Berbagai atraksi disuguhkan untuk menyemarakkan peringatan hari bersejarah ini. Antara lain, atraksi terjun bebas oleh prajurit TNI Angkatan Laut, demonstrasi Search and Rescue (SAR) Laut, Sailing Pass kapal-kapal nelayan Indonesia serta pelepasan ekspor produk tekstil dan meubel rotan Kota Cirebon.

Tidak hanya kegiatan seremonial, peringatan Hari Nusantara tahun ini dimanfaatkan untuk melakukan berbagai kegiatan sosial seperti donor darah yang dilakukan oleh Danlanal Cirebon, Dirpolairud Polda Jabar,  Kadiskes Armabar serta jajarannya. Beberapa tenda Rumah Sakit Lapangan (Rumkitlap) Marinir juga didirikan untuk kegiatan bakti sosial kesehatan di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Cirebon. [ald]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya