Berita

Foto/Net

Nusantara

Ormas Yang Demo DWP Di Balaikota Bukan Bang Japar

RABU, 13 DESEMBER 2017 | 16:22 WIB | LAPORAN:

Organisasi kemasyarakatan Kebangkitan Jawara dan Pengacara (Bang Japar) tidak mengakui puluhan orang yang berdemo di depan Balaikota Selasa (12/12) merupakan bagian dari Bang Japar.

Koordinator Bang Japar wilayah Jakarta Timur, Musa Marasabessy menjelaskan puluhan orang tersebut telah mencatut nama ormas Bang Japar.

Menurut Musa, Bang Japar merupakan organisasi resmi yang telah terdaftar dalam putusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU - 0011098. AH. 01.07.Tahun 2017 dan terdaftar dalam Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta dengan Surat Keterangan Tercatat (SKT) Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta Nomor 11/Tercatat/VIII/2017 tertanggal 10 Agustus 2017.


Jika Ormas melakukan aksi turun kejalan maka Ketua Umum Bang Japar, Fahira Idris akan ikut dalam barisan.

"Kejadian yang terjadi Selasa, 12 Desember 2017 di depan Balai Agung Pemprov DKI Jakarta bukan dari Bang Japar, hanya mengaku-ngaku Bang Japar. Kalau Bang Japar sudah jelas yang akan hadir langsung Fahira Idris," kata Musa di Jakarta, Rabu (13/12).

Musa kembali menegaskan bahwa pihak-pihak yang mengaku sebagai anggota atau bahkan pengurus Bang Japar merupakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Dia pun meminta aparat keamanan yang bertugas di Balaikota untuk tidak segan-segan menangkap dan melakukan proses hukum terhadap pihak yang menggunakan nama Bang Japar secara sembarangan.

"Saya menyatakan kepada pengamanan dalam Balaikota dan aparat keamanan untuk tidak ragu menangkap atau memproses secara hukum orang yang mengganggu ketertiban dan mengaku-ngaku dari Bang Japar," tutup Musa.

Diketahui, kemarin puluhan orang yang mengaku dari Bang Japar datang ke Balai Kota. Mereka meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membatalkan acara musik Djakarta Warehouse Project (DWP) yang diselenggarakan pada 15 sampai 16 Desember di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat nanti. [nes]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

AS dan Iran Kembali Saling Serang

Selasa, 05 Mei 2026 | 12:02

Rupiah Melemah Tajam ke Rp17.400, BI Soroti Tekanan Global

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:40

Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen di Kuartal I-2026, Tertinggi Sejak Pandemi Covid-19

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:32

Harga Minyak Melonjak Meski OPEC+ Berencana Tambah Produksi

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:22

Polri Larang Anggota Live Streaming Saat Berdinas

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:18

Kenaikan HET MinyaKita Picu Harga Lewati Batas Wajar

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Prabowo Minta Kampus Bantu Pemda Atasi Masalah Sampah hingga Tata Kota

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Penyelidikan Korupsi Lahan Whoosh Mandek, KPK Akui Beban Perkara Menumpuk

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:08

Aktivis HAM Tak Perlu Disertifikasi

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Dubes Perempuan RI Baru Sekitar 10 Persen, Jauh dari Target 30 Persen

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Selengkapnya