Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jazuli Juwaini mengatakan bahwa pihaknya akan terus melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintah. Dalam hal ini pemerintahan Jokowi-JK.
Pasalnya menurut dia, evaluasi kinerja pemerintah, terlebih evaluasi akhir tahun merupakan bagian dari kewajiban parlemen secara konstitusional untuk melakukan kontrol dan perbaikan dari kinerja pemerintah itu sendiri.
"Jadi bukan karena PKS sebagai oposisi tapi kewajiban parlemen yang fundamental yang diamanahkan dalam konstitusi," tegasnya dalam keterangan pers, Selasa (12/12).
Evaluasi anggota, fraksi maupun institusi DPR RI atas kinerja pemerintah menurut dia sangatlah penting bagi perbaikan kinerja pemerintah. Pasalnya, hasil dari evaluasi itu nanti dapat dijadikan sebagai masukan alias kritik membangun bagi pemerintah.
"Kita harapkan dapat menjadi masukan perbaikan kinerja pemerintah untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat," harapnya.
Lebih lanjut kata Jazuli, kinerja pemerintah saat ini sesungguhnya bisa dibilang masih "jauh panggang dari api". Hal itu menurutnya karena pada awal pemerintahannya, Jokowi-JK kerap memberikan harapan dan optimisme bahwa ekonomi akan meroket di tahun kedua dan seterusnya.
Diakuinya ada capaian positif oleh Jokowi-JK. Diantaranya percepatan pembangunan infrastruktur. Namun kata dia hal itu tak boleh mengesampingkan pada rendahnya capaian ekonomi secara umum. Terutama dalam aspek fundamental kesejahteraan rakyat.
Ada beberapa janji Jokowi-JK yang menurutnya sangat jauh dari janji politiknya. Pertama yakni ekonomi Indonesia belum menunjukkan perkembangan menggembirakan. Dimana pertumbuhan ekonomi masih bergerak rata-rata di bawah 5 persen per tahun.
"Angka tersebut jauh dari target pemerintah, dalam RPJMN 2015-2019 sebesar 7 persen per tahun," sesalnya.
Kedua, tambahnya, kurang maksimalnya pertumbuhan ekonomi, pada gilirannya memengaruhi kemampuan pemerintah menekan persoalan sosial, seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan. Jumlah penduduk miskin pun melonjak pada Maret 2017.
"Sebagian besar tenaga kerja bekerja di sektor-sektor yang rendah dalam tingkat pendidikan, produktivitas dan upah. Sehingga, relatif sulit menekan ketimpangan pendapatan," tandasnya.
Ketiga, tambahnya, pertumbuhan ekonomi yang rendah, diikuti dengan perlambatan peranan sektor-sektor penyerap tenaga kerja seperti sektor pertanian, pertambangan, dan industri pengolahan.
"Peranan sektor tradable terhadap pertumbuhan ekonomi semakin menurun karena minimnya stimulus pemerintah, baik segi pembiayaan maupun nonpembiayaan," urainya.
Keempat, pemerintah belum berhasil menaikan posisi daya saing ekonomi nasional secara signifikan, sehingga realisasi investasi bergerak lamban. Kelima, Pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat.
"Satu yang paling nyata adalah penaikan harga-harga barang-barang yang diatur pemerintah, seperti BBM, listrik, dan biaya-biaya administrasi seperti pengurusan STNK, dan biaya-biaya lain termasuk kebijakan perpajakan yang memberatkan," ungkapnya.
Akibatnya dari kebijakan yang tidak pro rakyat itu, kata dia ekonomi masyarakat pun tergerus oleh inflasi, terutama penduduk 40 persen terbawah. Sementara itu penduduk ekonomi menengah mulai menahan belanja, yang tergambar dari lonjakan simpanan di sektor perbankan.
Keenam, sektor fiskal turut memunculkan kekhawatiran, karena tingginya defisit. Padahal, Indonesia baru saja memeroleh investment grade sebagai apresiasi terhadap pengelolaan fiskal sehat. Tantangan sektor fiskal mengarah pada sulitnya menggenjot pendapatan di tengah-tengah belanja yang terus melonjak. Hal ini menyebabkan kenaikan utang yang cukup tinggi, sehingga membebani keuangan pemerintah ke depan.
"Fraksi PKS berharap di sisa pemerintahan Jokowi-JK yang tinggal dua tahun akan ada perbaikan signifikan," pungkas Anggota Komisi I DPR RI ini. [sam]
