. Pengelolaan parkir di DKI Jakarta akan mengalami kemunduran jika tidak ditangani secara profesional atau kembali pada cara konvensional. Misalkan dengan penggunaan karcis biasa.
Pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti Yayat Supriatna mengatakan bahwa tata kelola parkir konvensional dengan menggunakan karcis biasa justru berpotensi pada bocornya pemasukan parkir yang cukup besar.
"Di kota besar di Amerika Serikat saja sudah mengunakan parkir meter kok. Saya lebih memilih parkir meter karena kan Jakarta adalah kota metropolitan, kota besar pengelolaan parkiran on the street-nya harus bagus," katanya kepada wartawan di Jakarta, Senin (11/12).
Menurut Yayat penggunaan parkir meter di kota metropolitan seperti DKI lebih baik ketimbang menggunakan karcis. Pasalnya, penggunaan karcis parkir tidak bisa memastikan seberapa besar pendapatan yang dihasilkan oleh pemprov.
"Karcis lebih banyak celah kebocoran karena kan tidak diketahui secara pasti berapa yang dicetak, berapa yang keluar di lapangan. Malah di beberapa kasus satu karcis bisa dipakai untuk lima orang. Ini kan bahaya, kebocoran parkir itu banyak disitu," ungkapnya.
Penggunaan parkir meter menurut dia sejalan dengan program pemerintah pusat yang sudah memulai penggunaan e-money/ uang elektronik sebagai pembayaran tol atau keperluan lainnya. Dimana hal itu dilakukan untuk menciptakan transparansi dan terhindar kebocoran-kebocoran yang biasa terjadi pada pembayaran dengan karcis atau cash.
"Kita harus dorong ke arah sana, kan pemerintah sudah memulainya," ujarnya.
Parkir meter yang ada saat ini, lanjut Yayat sudah cukup baik dan perlu dikembangkan di beberapa titik perkotaan. "Saya dengar mau dikembangkan di beberapa tempat, saya rasa itu bagus," ucapnya.
Sementara terkait pembagian hasil pendapatan dari lahan parkir terhadap pemprov dengan pihak pengelola, angka 30 persen pemprov dan 70 persen pengelola dirasa sudah pas.
"Angka itu saya rasa sudah cukup lah, kan biaya investasi alat, juru parkir dan lainnya pengelola yang handle. Bagi pemprov yang penting aman udah beres itu," jelasnya.
Yayat menyebutkan, sebenarnya investasi pada lahan parkir on the street cukup beresiko tinggi dibandingkan parkir gedung. "Investasi ini kan rawan kerugian dari pada pengelolaan parkir dalam gedung dan banyak gangguan juga," bebernya.
Meski demikian, tambah Yayat perlu pengembangan agar parkir meter lebih maksimal dalam menekan kebocoran.
"Kita orangnya banyak yang enggak jujur. Di luar negeri kan parkir meter ada CCTV-nya dan alat itu (parkir meter) untuk monitoring saja. Yang paling penting adalah niat dari masyarakat tertib parkir dan tertib membayar parkir," tegasnya.
Yayat berharap suatu saat dengan parkir meter yang ada sekarang ini akan membuat masyarakat sadar tempat dan kewajibannya tanpa harus diawasi CCTV atau juru parkir.
"Parkir meter ini diharapkan bisa menumbuhkan kesadaran masyarakat, agar DKI Jakarta semakin tertata rapih perparkirannya dan terlihat tertib, karena itu masalah parkir sangat penting bagi kota-kota besar termasuk Jakarta," pungkasnya.
[rus]
