Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Pengamat: Ketua DPR Pengganti Setnov, Idealnya Kader Yang Bisa Diterima Semua Fraksi

SABTU, 09 DESEMBER 2017 | 22:17 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Partai Golkar harus menyiapkan diri dengan mengirimkan kader terbaik di parlemen untuk mengisi posisi Ketua DPR menggantikan Setya Novantyo.

Hal ini karena, jika salah mengusung kader yang kompeten dan memiliki integritas tentu bukan hanya merugikan Partai Golkar, melainkan juga publik.

"Meski Setnov mengundurkan diri dengan merekomendasikan Aziz Syamsudin untuk menggantikan sebagai Ketua DPR, namun mekanisme partai Golkar mesti dijalankan," ujar Pengamat Politik POINT Indonesia Arif Nurul Imam, Sabtu (8/12).


Dikatakan Arif, di partai pohon beringin, banyak kader potensial yang bisa menjadi Ketua DPR. Sebut saja, Aziz Syamsudin, Agus Gumiwang, Kahar Muzakir, Bambang Soesatyo, Zainudin Amal, dan Rambe Kamarul Zaman.

Namun demikian, lanjutnya, mesti diseleksi bukan hanya loyalitas kepada partai, melainkan harus yang memiliki kecakapan politik dan integritas. Selain itu, sambung Arif, Ketua DPR pengganti Setnov harus diterima lintas faksi dan bisa diterima oleh fraksi yang ada di Senayan.

"Diantara syarat lainnya adalah bisa menjalin komunikasi dengan kekuatan-kekuatan politik lainnya serta tak memiliki banyak musuh," ujar Arif.

Di antara nama yang beredar, meski belum cukup populer, nama Rambe Kamarul atau Agus Gumawang, kata Arif, layak menjadi Ketua DPR.

"Kedua orang ini memiliki rekam jejak lumayan bagus, komunikasi politik yang baik dan relatif tak memiliki banyak musuh politik sehingga bisa diterima di semua faksi," pungkasnya.[dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

Ngobrol Serius Bareng Macron

Rabu, 15 April 2026 | 01:59

Diplomasi Konstruktif Diperlukan Buat Akhiri Perang di Selat Hormuz

Rabu, 15 April 2026 | 01:41

BGN Bantah Hapus Pemberian Susu dalam Program MBG

Rabu, 15 April 2026 | 01:13

Pujian Habiburokhman ke Polri soal Transparansi Sesuai Realitas

Rabu, 15 April 2026 | 00:58

Prabowo Disambut Pasukan Kehormatan saat Temui Macron di Istana Élysée

Rabu, 15 April 2026 | 00:35

Taman Sunyi: Sebuah Pembelaan atas Rumah-Rumah Fantasi

Rabu, 15 April 2026 | 00:06

Maruli Tuntut Yayasan Tanggung Biaya Perawatan Head Chef SPPG

Selasa, 14 April 2026 | 23:55

DPR Sambut Baik MDCP: Bisa Buka Kerja Sama Lain

Selasa, 14 April 2026 | 23:37

AFPI Buka Suara Usai Didenda KPPU: Kami Hanya Melindungi Konsumen

Selasa, 14 April 2026 | 23:12

Denda Rp755 Miliar ke Perusahaan Pinjol Menguak Borok Regulasi

Selasa, 14 April 2026 | 22:48

Selengkapnya