Berita

Foto/Net

Bisnis

DPR: Pertamina Teledor Hitung Kebutuhan Gas

Kelangkaan Elpiji 3 Kg Resahkan Masyarakat
SABTU, 09 DESEMBER 2017 | 10:35 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Berbagai spekulasi bermuculan mengenai penyebab kelangkaan gas elpiji 3 kilogram (kg). Antara lain, disinyalir akibat Pertamina mengurangi pasokannya.

Kelangkaan gas 3 kg sam­pai kemarin belum mampu di­atasi Pertamina. Masyarakat di berbagai daerah masih kesulitan mendapatkan gas.

Siti, warga Limo, Depok mengaku, harus keliling ke berbagai agen untuk mendapat­kan gas di wilayahnya. "Masih langka. Ini saya dapat di Cinere. Mau gimana lagi, butuh buat ma­sak," keluh Siti kepada Rakyat Merdeka, kemarin.


Kesulitan mendapatkan gas juga dialami Nurjana, penjual gas 3 kg di Cipete, Jakarta Selatan. Dia mengaku belum mendapatkan pasokan gas sejak satu pekan. Padahal biasanya per dua hari mendapat pasokan. "Saya tanya ke agen. Mereka bilang gas 3 kg langka karena pemerintah mau ganti tabung gas jadi warna pink (bright gas/non subsidi-red),"  ungkapnya.

Kelangkaan gas melon menimbulkan banyak spekulasi. Paling banyak disampaikan para agen gas, Pertamina melakukan pengurangan pasokan. Misal­nya, seperti yang disampaikan pemilik agen gas di perumahan Poin Mas, Depok, Talih.

"Langka banget sih nggak. Tapi pasokan dikurangi. Sebe­lumnya bisa dapat pasokan 18 ribu per tahun, sekarang hanya dapat 10 ribu per tahun," ungkap Talih.

Anggota Komisi VII DPR Kurtubi menilai, gas melon langka disebabkan Pertamina lalai dalam menghitung kebutuhan masyarakat.

"Pertumbuhan ekonomi itu mempengaruhi konsumsi energi. Secara alamiah kebu­tuhan meningkat, namun Per­tamina teledor dalam mengantisipasi peningkatan kebutuhan," ungkapnya.

Selain dampak pertumbuhan ekonomi, Kurtubi menyebut kenaikan permintaan disebakan migrasi pengguna gas 12 kg (nonsubsidi). Hal ini terjadi karena selisih harganya cukup tajam.

"Pemerintah hanya mengim­bau agar kalangan mampu tidak membeli gas subsidi. Tetapi tidak membuat regulasi untuk mengeremnya," katanya.

Dia meminta, pemerintah ber­tanggung jawab atas kelangkaan ini. Masyarakat disuruh beralih dari kompor minyak tanah ke gas, namun sekarang gasnya sulit didapat.

Bagaimana dengan rencana pemerintah ingin melakukan penjualan gas 3 kg secara ter­tutup? Kurtubi memastikan tidak ada kaitannya dengan kelangkaan.

"Kami berharap Pertamina bisa cepat atasi kelangkaan. Penuhi saja dulu seluruh ke­butuhan, setelah selesai, baru dicari penyebab dan solusinya,"  katanya.

Operasi Pasar

Direktur Pemasaran Pertamina Muchamad Iskandar belum mengetahui secara pasti pe­nyebab kelangkaan. Pihaknya hanya menangkap ada beberapa indikasi pemicunya.

Pertama, kenaikan kebutuhan jelang Natal dan Tahun Baru. "Biasanya kenaikan permintaan terjadi pada pertengahan Desember, bukan di awal seperti saat ini," katanya.

Padahal, Iskandar mengungkapkan, Pertamina sudah menyiapkan tambahan pasokan. Menurutnya, tambahan pasokan biasa terjadi tidak lebih dari 3 persen.

Indikasi lainnya, lanjut Iskandar, beredarnya isu rencana pemerintah mengubah skema penyaluran elpiji 3 kg menjadi tertutup melalui kartu.

"Pemerintah gembar-gembor akan penyalurun gas 3 kg secara tertutup tahun depan. Akhirnya banyak masyarakat membeli gas 3 kg dalam jumlah banyak untuk stok," ungkapnya.

Indikasi lain beredarnya isu pemerintah mau menghapus gas 3 kg, dan menggantinya dengan Bright Gas.

"Isu ini harus hati-hati, jangan sampai peluncuran bright gas untuk mengganti gas subsidi, padahal enggak. Itu hanya alternatif pilihan untuk masyarakat. Karena kalau Bright Gas 5,5 kg, harus beli tabung baru. Kalau ukurannya 3 kg, masyarakat kalau mau pakai bright gas bisa lang­sung beli," ungkap Iskandar.

Untuk mengatasi kelangkaan elpiji 3 kg, Iskandar mengatakan, pihaknya melakukan operasi pasar (OP) di berbagai titik. To­tal sudah ada 590 ribu tabung elpiji 3 kg yang sudah disalurkan sejak 4 Desember.

"Kami berkomitmen untuk jaga pasokan agar aman. Tapi kami enggak bisa proyeksikan berapa yang akan kami salurkan. Masa kami proyeksikan kelang­kaan," tuturnya. ***

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Pemkot Bogor Kini Punya Gedung Pusat Kegawatdaruratan

Senin, 29 Desember 2025 | 10:12

Dana Tunggu Hunian Korban Bencana Disalurkan Langsung oleh Bank Himbara

Senin, 29 Desember 2025 | 10:07

1.392 Personel Gabungan Siap Amankan Aksi Demo Buruh di Monas

Senin, 29 Desember 2025 | 10:06

Pajak Digital Tembus Rp44,55 Triliun, OpenAI Resmi Jadi Pemungut PPN Baru

Senin, 29 Desember 2025 | 10:03

Ketum KNPI: Pelaksanaan Musda Sulsel Sah dan Legal

Senin, 29 Desember 2025 | 09:51

Bukan Soal Jumlah, Integritas KPU dan Bawaslu Justru Terletak pada Independensi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:49

PBNU Rukun Lagi Lewat Silaturahmi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:37

PDIP Lepas Tim Medis dan Dokter Diaspora ke Lokasi Bencana Sumatera

Senin, 29 Desember 2025 | 09:36

Komisi I DPR Desak Pemerintah Selamatkan 600 WNI Korban Online Scam di Kamboja

Senin, 29 Desember 2025 | 09:24

Pengakuan Israel Atas Somaliland Manuver Berbahaya

Senin, 29 Desember 2025 | 09:20

Selengkapnya