Pemerintah harus segera membuat mekanisme distribusi LPG 3 kg yang lebih komperehensif, agar tepat sasaran.
Begitu dikatakan Komisioner Ombudsman Republik Indonesia, Dadan S Suharwijaya di Jakarta, Jumat (8/12).
"Jadi subsidinya bukan pada barang, tetapi pada kelompok masyarakat pengguna,†tegas dia.
Sejak awal, menurut dia, distribusi gas melon memang menjadi masalah. Sebab, subsidi atas barang kerap diterima kelompok yang tidak berhak. Bahkan, bukan hanya diterima keluarga mampu, namun juga para spekulan.
"Akibatnya, ketika gas melon sampai ke tangan keluarga miskin, harganya meningkat tajam karena sudah melalui rantai distribusi yang lebih panjang,†jelas Dadan.
Menurutnya, hal itu juga yang membuat proses penentuan mekanisme distribusi tidak tepat sasaran. Pemerintah juga harus melakukan identifikasi secara benar dan akurat. Terlebih, lanjutnya, karena terdapat dua kelompok pengguna gas melon.
"Pertama adalah keluarga miskin. Dan kedua, adalah kelompok usaha kecil atau informal,†jelasnya.
Kelompok usaha kecil tersebut, menurut Dadan, sangat rentan tidak teridentifikasi. Karena bisa jadi, meski tidak termasuk keluarga miskin, tetapi dilihat dari sisi usaha, mereka mungkin termasuk sektor usaha yang harus diberi subsidi. "Makanya, harus ada pendataan yang betul. Ini PR Pemerintah, untuk segera memetakan dengan tepat, benar, dan cepat. Jadi harus ada survey, sebenarnya siapa end user-nya,†lanjut dia.
Dalam kaitan itulah Dadang mengingatkan, agar Pemerintah melakukan kerjasama lintas sektoral. Bisa jadi antara Kementerian ESDM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Sosial, dan juga Pemerintah Daerah. Bahkan jika diperlukan, Pemerintah juga bisa merangkul berbagai paguyuban pedagang sektor informal, terutama untuk menentukan siapa saja pengguna subsidi tersebut.
"Makanya, kalau semua UKM terregistrasi di Kantor Perizinan dan sebagainya, sudah terdaftar sebagai UKM atau sektor informal, itu akan memudahkan. Bahkan, Pemerintah juga bisa merangkul paguyuban PKL dan mempergunakan data mereka,†ujarnya.
Terpisah, mantan Ketua DPR Marzuki Ali juga mendesak Pemerintah agar subsidi gas melon diberikan tepat sasaran. Jangan sampai seperti sekarang, dimana banyak keluarga mampu yang justru berlomba mendapatkan LPG 3 kg tersebut.
"Yang terjadi kan seperti itu. Banyak pengoplosan, banyak rumah makan besar pakai gas melon, sehingga perhitungan kuota untuk memenuhi keluarga miskin tidak terpenuhi. Itu semua karena tidak tepat sasaran,†kata Marzuki
Dalam konteks ini, Marzuki sependapat terhadap pencabutan subsidi atas barang dan digantikan subsidi langsung kepada masyarakat. Melalui cara ini, selain subsidi bisa tepat sasaran, juga untuk mengurangi disparitas harga yang rawan terhadap praktik pengoplosan.
Mengenai mekanisme pemberian subsidi langsung tersebut, kata Marzuki, bisa dikaitkan dengan data lain, seperti Kartu BPJS dan juga data penerima BLT. Kartu BPJS bisa dipergunakan, terutama kepada mereka yang iurannya juga disubsidi Pemerintah. “Mekanisme itu bagus, tetapi datanya juga harus akurat,†kata dia.
Selain pengalihan subsidi langsung, menurut Marzuki, yang juga bisa dilakukan adalah melalui kendali distribusi. Dalam hal ini, sebaiknya peran agen kembali diluruskan agar gas melon tidak dilepas begitu saja ke pasar. “Dari agen sudah ketahuan, siapa saja yang berhak menerima. Jika mekanisme ini sesuai aturan, maka sudah selesai. Tidak harus mengecek ke masyarakat, karena agen-agen itu yang mengatur penjualan,†kata dia.
[sam]
