Berita

Agus Harimurti Yudhoyono

Politik

STATUS YERUSALEM

AHY: Langkah Pemerintah Mesti Dilanjutkan Diplomasi Dan Kepemimpinan Efektif

JUMAT, 08 DESEMBER 2017 | 20:31 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Direktur Eksekutif The Yudhoyono Institute, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyampaikan sikap terkait keputusan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang resmi mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel.

"Saya mengecam keputusan Presiden AS Donald Trump yang mengakui secara resmi Yerusalem sebagai ibukota Israel. This is crossing the line. Ini bertentangan dengan berbagai Resolusi Dewan Keamanan PBB," tegas AHY dalam keterangan persnya, Jumat (8/12).

Baginya, penyelesaian atas status Yerusalem memerlukan negosiasi langsung dan kesepakatan bersama, khususnya antara pihak Palestina dan Israel, di dalam kerangka two-state solution.


"Bangsa Palestina memiliki hak-hak yang harus diperhatikan, dan diperjuangkan di dalam konteks klaim atas Yerusalem," katanya.

Ditambahkan, tindakan unilateral AS membahayakan stabilitas, perdamaian dan keamanan di kawasan Timur Tengah juga dunia. Dan, bertentangan dengan "rules-based international order".

"Ini juga bertentangan dengan semangat dialog, diplomasi, dan negosiasi yang terus menerus dibangun untuk mengatasi konflik Palestina-Israel dengan kerangka two-state solution guna mencari solusi perdamaian yang permanen," tambah dia.

Karena berlawanan dengan berbagai Resolusi Dewan Keamanan PBB, ia berharap semua pihak dapat segera membawa permasalahan ini ke dalam Sidang Umum PBB maupun Dewan Keamanan PBB. Indonesia perlu meminta, khususnya kepada negara-negara anggota tetap DK PBB lain, yakni Tiongkok, Inggris, Perancis, dan Rusia, untuk memberikan tekanan dan atensi penuh terhadap isu ini.

AHY pun mendukung pernyataan resmi Presiden Joko Widodo yang mengecam keputusan AS. Harapannya, Indonesia bisa berada di depan menjadi pemimpin, menggalang kebersamaan dengan negara-negara lain, bukan hanya negara-negara Islam atau yang tergabung dalam OKI, tapi juga negara-negara lain di dunia.

"Langkah pemerintah RI perlu terus ditindaklanjuti melalui berbagai upaya diplomasi dan kepemimpinan yang efektif," tegasnya.

Pensiunan prajurit TNI AD ini mengungkapkan, selama menjadi penjaga perdamaian sebagai bagian dari pasukan PBB di Timur Tengah ia mengetahui begitu sensitifnya isu pengakuan Yerusalem itu.

"Akhirnya, sekali lagi saya mendukung negara, pemerintah dan rakyat Indonesia untuk tetap bersama dengan rakyat Palestina," tutup dia. [ald]

Populer

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

UPDATE

PJJ dan WFH Didorong Jadi Standar Baru di Jakarta

Sabtu, 24 Januari 2026 | 06:02

Prajurit di Perbatasan Wajib Junjung Profesionalisme dan Disiplin

Sabtu, 24 Januari 2026 | 06:00

Airlangga Bidik Investasi Nvidia hingga Amazon

Sabtu, 24 Januari 2026 | 05:42

Indonesia Jadi Magnet Event Internasional

Sabtu, 24 Januari 2026 | 05:26

Macron Cemas, Prabowo Tawarkan Jalan Tengah

Sabtu, 24 Januari 2026 | 05:23

Rismon Sianipar Putus Asa Hadapi Kasus Ijazah Jokowi

Sabtu, 24 Januari 2026 | 05:11

Polda Metro Terima Lima LP terkait Materi Mens Rea Pandji

Sabtu, 24 Januari 2026 | 05:09

Prabowo Jawab Telak Opini Sesat Lewat Pencabutan Izin 28 Perusahaan

Sabtu, 24 Januari 2026 | 04:26

Polisi Bongkar 'Pabrik' Tembakau Sintetis di Kebon Jeruk

Sabtu, 24 Januari 2026 | 04:16

Pesan Prabowo di WEF Davos: Ekonomi Pro Rakyat Harus Dorong Produktivitas

Sabtu, 24 Januari 2026 | 04:04

Selengkapnya