Presiden Joko Widodo terlihat tidak puas saat mempelajari anggaran kementerian dan lembaga (K/L) negara. Karena masih banyak yang fokus kepada kegiatan pendukung ketimbang intinya.
Selanjutnya, Jokowi meminta agar para menteri dan kepala lembaga negara memperbaikinya. Pangkas alokasi anggaran untuk belanja operasional.
"Semuanya yang hadir di sini 100 persen tahu mengenai yang terjadi adalah penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, atau dinas malah fokus pada kegiatan pendukungnya buÂkan kegiatan intinya," kata Jokowi saat penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa 2018 di Istana Bogor, Jawa Barat, kemarin
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini, mencontohkan anggaran Kementerian Tenaga Kerja berkenaan pemulangan TKI di luar negeri yang mencapai Rp 3 miliar. Namun yang digunakan untuk pemulangan hanya Rp 500 juta. Ironisnya, sisa anggaran itu digunakan untuk rapat dalam kantor, rapat luar kantor, rapat koordinasi perjalanan daerah dan lain-lain.
"Pengelolaan seperti ini tidak boleh lagi seperti ini. Ini hamÂpir semuanya di Kementerian/ Lembaga, di daerah, sama. Coba cek satu per satu, terus gimana hasilnya," kata Jokowi, yang sudah meminta perbaikan anggaran kepada Menakertrans Hanif Dhakiri.
Jokowi mengatakan, alokasi anggaran untuk kegiatan inti kebanyakan hanya 20 persen dari total anggaran. Sisanya yang 80 persen justru kesedot untuk kegiatan ecek-ecek alias pendukung.
"Model seperti ini harus diÂhentikan. Nanti saya akan buka satu per satu, tak tunjukin yang gamblang ini tadi. Gimana mau ada hasil setiap begitu perenÂcanaannya, belanja pendukung justru lebih dominan daripada belanja dan inti kegiatan," tutur Jokowi.
Jokowi mengatakan, belanja negara pada 2018 ditetapkan Rp 2.220,7 triliun, harus dijaga supaya efektif pemanfaatannya.
"Harus kita jaga bersama-sama dari sisi perencanaan, baik dari sisi penganggaran, maupun nantinya di dalam implementasi pelaksanaannya," kata Jokowi.
Jokowi mengatakan, DIPA yang sudah diserahkan pada 86 kementerian dan lembaga senilai Rp 847,4 triliun, transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 766,2 triliun, harus dilaksanakan dengan baik, sesuai ketentuan.
"Sekali lagi angka ini adalah angka yang sangat besar. Oleh sebab itu, perbaikan kualitas yang salah satunya tentu saja dengan mempelajari persoalan-persoalan yang lalu supaya kita tidak ulangi lagi kesalahan-kesalahan yang ada. Sangat kebangetan sekali bahwa kita sudah tahu kalau itu keliru, kalau itu salah, masih kita ulang-ulang," kata Jokowi.
Karena itu, Jokowi meminta, kementerian dan lembaga, berÂorientasi kepada hasil dalam meÂnyusun anggaran. Serta fokusÂkan anggaran untuk kegiatan inti, efisienkan anggaran denÂgan tidak memperbesar belanja operasional, termasuk belanja pegawai, perjalanan dinas, honor dan kegiatan, dan rapat-rapat.
"Sekali lagi, uang jangan diecer-ecer semuanya ke banyak kegiatan sehingga hasilnya tidak nampak, baunya saja tidak namÂpak, apalagi fisiknya. Ini kalau kita terlalu banyak kegiatan," ujarnya. ***
