Pemimpin negara-negara barat dan sejumlah tokoh dunia lainnya juga ikut berekasi atas keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel dan rencana untuk memindahkan kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Yerusalem.
Pemimpin Gereja Katolik Roma, Paus Fransiskus mengatakan bahwa dirinya prihatin mendengan kabar tersebut.
"Saya tidak dapat membungkam keprihatinan mendalam saya atas situasi yang telah muncul dalam beberapa hari ini. Pada saat yang sama, saya sangat mengharapkan semua orang untuk menghormati status quo kota, sesuai dengan resolusi PBB yang relevan," kata Paus.
Sementara itu Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Antonio Guterres, mengatakan bahwa pernyataan Trump akan membahayakan prospek perdamaian bagi orang Israel dan Palestina.
Guterres mengatakan bahwa Yerusalem adalah masalah status akhir yang harus diselesaikan melalui perundingan langsung antara kedua belah pihak. Perundingan semacam itu harus mempertimbangkan kekhawatiran yang sah dari pihak Palestina dan Israel.
Sedangkan Uni Eropa meminta dimulainya kembali proses perdamaian yang berarti menuju solusi dua negara dan mengatakan bahwa suatu cara harus ditemukan, melalui negosiasi, untuk menyelesaikan status Yerusalem sebagai ibukota masa depan kedua negara, sehingga aspirasi dari kedua belah pihak bisa terpenuhi.
Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan keputusan Trump untuk mengakui Yerusalem karena ibukota Israel disesalkan. Dia menyebut pentingnya upaya untuk menghindari kekerasan dengan segala cara.
Perdana Menteri Inggris Theresa May mengatakan pemerintah Inggris tidak setuju dengan keputusan Amerika Serikat yang menurutnya tidak membantu dalam hal prospek perdamaian di wilayah ini.
"Kedubes Inggris ke Israel berbasis di Tel Aviv dan kami tidak memiliki rencana untuk memindahkannya," kata May.
"Posisi kita pada status Yerusalem sudah jelas dan sudah berlangsung lama, harus ditentukan dalam penyelesaian yang dinegosiasikan antara Israel dan Palestina, dan Yerusalem pada akhirnya harus menjadi ibukota bersama negara-negara Israel dan Palestina. Sejalan dengan yang relevan dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB, kami menganggap Yerusalem Timur sebagai bagian dari Wilayah Pendudukan Palestina," sambungnya.
Juru bicara Kanselir Jerman Angela Merkel mengatakan di Twitter bahwa Berlin tidak mendukung posisi ini karena status Yerusalem hanya dapat dinegosiasikan dalam kerangka solusi dua negara.
[mel]
