Sebelas hari jelang Musyawarah Nasional Himpunan Alumni Institut Pertanian Bogor (HA-IPB) 2017, sejumlah alumni mulai menyiapkan diri untuk mengikuti perhelatan akbar empat tahunan itu.
Bagi sebagian alumni, munas adalah ajang untuk reuni bersama, sedangkan sebagian lain menganggapnya sebagai ruang demokrasi yang harus disemarakkan.
Sumantri, alumni IPB dari Jawa Timur menyatakan siap mengikuti munas tersebut. Petani sukses di Kota Malang itu mengaku rindu dengan rekan-rekan di bangku kuliahnya dulu.
Senada, Herdianto, alumni IPB yang berdomisili di Kalimantan Selatan menyatakan juga akan menghadiri acara munas tersebut.
"Saya sudah beli tiket untuk hari Sabtu, saya berangkat bersama tujuh orang lainnya dari Banjarmasin," ujar pemilik kebun sawit itu.
Bambang Purnomo, alumni asal Bogor menyikapi munas dari sisi lain. Dia menyoroti mekanisme pelaksanaan munas dan pemilihan ketua himpunan alumni. Menurutnya, munas adalah ajang konsolidasi alumni untuk mensinergikan seluruh potensi, serta merumuskan peran aktif alumni dalam menyikapi persoalan masyarakat di tingkat nasional seperti memberikan masukan atas kebijakan pemerintah.
Bambang menuturkan, munas harusnya menjadi pesta demokrasi seluruh alumni, tak hanya domain DPD, DPC, dan DPK. Prasyarat pengajuan calon ketum dan sekjen hanya bisa dilakukan oleh DPD dan DPK selain menciderai demokrasi di satu sisi, juga memberangus hak suara alumni dan mengerdilkan suara alumni yang selama ini belum terakomodir dalam DPP, DPD, DPC maupun DPK.
Menurutnya, pengajuan calon ketua umum dan sekjen oleh minimal lima DPD dan dua DPK secara langsung maupun tidak langsung membatasi hak memilih maupun dipilih dari alumni. Bambang menduga cara-cara itu hanya untuk memuluskan calon tertentu dan memberatkan para calon lain untuk maju dalam pemilihan ketua alumni dan sekjen.
Karena banyaknya persoalan dalam penyelenggaraan munas, Bambang menuntut agar sistem pemilihan ketum dan sekjen HA-IPB dikembalikan lagi ke ruh demokrasi yaitu ke alumni dengan sistem one man one vote, tidak lagi memakai sistem perwakilan dengan DPD, DPC maupun DPK.
Mengingat eksistensi dan keberadaan alumni IPB tersebar di seluruh Indonesia dan luar negeri maka dianggap sangat penting pengakuan eksistensi dari segenap alumni di manapun berada untuk kemajuan organisasi dengan penerapan e-voting dalam pemilihan.
"Himpunan Alumni IPB harus berkaca kepada himpunan alumni lain yang telah menerapkan e-voting dalam pemilihan ketum dan sekjen, yang berarti alumni ditempatkan sebagai pemegang mandat tertinggi. Kita malah setback ke belakang dengan demokrasi perwakilan. Ini buruk bagi iklim demokrasi di Himpunan Alumni IPB," jelas Bambang yang juga koordinator Himpunan Alumni Muda IPB (HAM IPB) kepada redaksi, Rabu (6/12).
Dia menambahkan, Himpunan Alumni Muda IPB telah melakukan konsolidasi dengan simpul-simpul alumni muda di Indonesia dan siap menyukseskan perhelatan Munas HA IPB nanti.
"Ribuan alumni muda IPB Jabodetabek siap datang di Munas HA IPB. Namun jika tidak mengakomodir suara alumni maka buat saja munas DPD dan DPC sebagai pesertanya, sehingga tidak perlu mengundang para alumni. Masak alumni sudah datang di acara munas tidak dianggap," tutup Bambang dengan nada ketus.
Munas ke-V Himpunan Alumni IPB sendiri akan digelar pada 16-17 Desember 2017 di IICC Bogor, Jawa Barat.
[sam]
