Berita

Donald Trump/net

Dunia

Pengakuan Yerusalem Sebagai Ibu Kota Israel Membahayakan Keamanan Dunia

SELASA, 05 DESEMBER 2017 | 18:52 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Kalau Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, maka dia adalah negara pertama di dunia yang melakukan itu sekaligus melanggar sejumlah kesepakatan internasional.

Hal itu dikatakan Penasihat Indonesian Society for Middle East Studies, Smith Alhadar, dalam wawancara live bersama CNN Indonesia beberapa saat lalu.

Kesepakatan internasional yang dilanggar AS adalah Rencana Pembagian Palestina atau Resolusi 181 yang disetujui PBB pada 1947. Isinya pembagian Palestina dengan wilayah besar Yerusalem berada di bawah kendali internasional.


Selain itu, persetujuan damai di Oslo-Norwegia pada 1993. Isinya, segala urusan menyangkut Yerusalem harus lewat meja perundingan.

Karena itu, lanjut Smith, tidak heran jika begitu banyak pemimpin dunia yang mengecam rencana Trump mengaku Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Smith Alhadar menyatakan keputusan AS itu sangat berbahaya. Penguasa-penguasa di Timur Tengah dan di manapun di dunia ini pasti mengecam. Apalagi, Yerusalem bukan milik umat Muslim saja tetapi juga umat Kristen dunia. Sebagian rakyat Palestina juga terdiri dari umat Kristen yang menjaga gereja paling suci di sana. Mereka tentu tidak bisa menerima Yerusalem jatuh ke tangan Israel.

"Itulah sekarang kita melihat mengapa banyak negara di dunia menekan Trump karena akan timbulkan destabilisasi di Timur Tengah dan akan menjalar ke dunia Islam, termasuk Indonesia," jelasnya.

Dampak lanjutan yang ia takutkan adalah radikalisasi dunia Islam akan meningkat dengan tajam sehingga membahayakan keamanan dunia.

"AS tidak akan mendapat apa-apa (dari pengakuan tersebut)," jelasnya.

Lagi pula, tambah Smith, tidak ada urgensi bagi negara Yahudi itu untuk memiliki Yerusalem sebagai ibu kota mereka.

Kemungkinan terburuk lain yang disebut Smith adalah rusaknya hubungan Donald Trump dengan dunia Islam. Bahkan, kalau ada penguasa negara Islam mendukung langkah Trump maka dia berpotensi dijatuhkan oleh rakyatnya, dan diisolasi oleh dunia internasional.

"Kalau AS mementingkan kepentingan nasionalnya maka dia harus batalkan rencana itu," tekan Smith. [ald]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya