Kalangan dewan diminta untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Konsultan Pajak (KP), yang saat ini RUU tersebut sudah berada di Senayan.
Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Mohammad Soebakir, menjelaskan bahwa ketentuan hukum yang mengatur keberadaan dan pelaksanaan KP, selama ini hanya diatur dalam produk hukum berupa Keputusan atau Peraturan Menteri Keuangan.
"Konsultan pajak merupakan profesi yang independen, yang sama dengan akuntan publik, notaris, ataupun advokat, harus pula bertindak independen. Oleh karenanya tidak cukup diatur dalam suatu Peraturan Menteri Keuangan," jelas dia dalam surat elektronik yang diterima redaksi, Senin (4/12).
"Tidak berbeda dengan profesi akuntan publik, notaris dan juga advokat yang telah dilindungi dengan undang-undang, adalah mutlak bagi KP untuk juga diatur dalam produk hukum berupa Undang-undang Konsultan Pajak," sambungnya.
DPR dan pemerintah juga dimintanya untuk mempercepat pembahasan RUU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP). Sebab, ketentuan perpajakan selama ini juga hanya bertameng pada peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu).
"Harapan IKPI ke depan itu mempunyai landasan hukum berupa undang-undang. Tidak seperti selama ini berupa Peraturan Menteri Keuangan,†ujar Soebakir.
Menurut dia, sejak diberlakukannya UU 6/1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), UU 7/1983 Tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) dan UU 8/1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (UU PPN), telah dianut kebijakan pajak yang dikenal sebagai self assessment.
"Dengan kebijakan self assessment wajib pajak berkewajiban untuk menghitung sendiri pajak yang terutang, membayar, dan melaporkannya melalui penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT)," jelasnya.
Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, kata dia, ada dua hal yang harus dimiliki oleh wajib pajak, khususnya bagi wajib pajak yang melakukan usaha dengan skala menengah dan besar.
"Pertama, wajib pajak harus mampu melaksanakan usahanya dengan baik. Kedua, wajib pajak pada saat yang sama diharapkan mampu memahami dan melaksanakan segenap hak dan kewajiban perpajakannya dengan baik," jelas Soebakir.
Di sisi lain, kata dia, perkembangan dunia usaha dan perekonoman telah menciptakan transaksi ekonomi yang kompleks, dan juga perekonomian yang semakin terbuka di mana arus investasi antar negara semakin meluas dan bentuk transaksi ekonomi yang semakin kompleks.
Sehingga untuk menghindar dari kesalahan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan yang berakibat dikenakannya sanksi perpajakan, yang mengakibatkan biaya ekonomi semakin tinggi, wajib pajak harus pula menguasai segenap peraturan perundang-undangan perpajakan.
Oleh karena itu, kata dia, pembayar pajak suatu saat harus melepaskan satu dari kedua kewajiban di atas, dan hal ini adalah kewajiban untuk menghitung, menyetor-melapor, dan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
Menurut Soebakir, pelepasan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan tersebut tidak berarti bahwa pembayar pajak melepaskan tanggung jawab perpajakannya, melainkan bekerja sama dengan pihak ketiga untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan tersebut.
"Adapun dalam hal perpajakan, pihak ketiga dimaksud adalah konsultan pajak,†kata dia.
Dikatakan, sudah lebih dari 50 tahun keberadaan IKPI, yang berarti telah lebih 50 tahun keberadaan konsultan pajak diperlukan dalam pelaksanaan UU Pajak. Soebakir bilang, apabila RUU KUP ini telah menjadi landasan hukum maka persoalan perpajakan dapat lebih jelas dan kepastian pajak lebih mantap.
"Karena dengan landasan hukum undang-undang maka jelas lebih kuat dan kepastiannya juga lebih mantap, tidak terpengaruh oleh situasi. Jadi tidak mempengaruhi tugas dan kerja daripada Direktorat Jenderal Pajak," jelasnya.
[sam]
