Menkeu: Parpol Harus Merepresentasikan Kepentingan Rakyat

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan pandangan tentang bagaimana mengelola dana daerah yang yang transparan, bebas korupsi dan pro rakyat dalam Workshop Nasional Partai Golkar yang berlangsung di Marlyn Park Hotel, Jakarta (Jumat, 1/12).

"Di kota/kabupaten hampir separuh APBD untuk gaji, ini tidak ada ruang berbagai kegiatan di daerah," ujar Sri Mulyani dihadapan ribuan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Partai Golkar setanah air.

Menkeu tampil mengenakan kebaya hijau. Dia datang ke arena Workshop sekitar pukul 19.30 wib.

Menurut Sri, pada akhirnya parpol merepresentasikan kepentingan rakyat. Karenanya, dia mengharapkan instrumen keuangan termasuk keuangan daerah cerminan dari kebutuhan rakyat.

"Oleh sebab itu mengelola APBD maka APBD harus berdasarkan Perda dan Kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Selain itu, Sri Mulyani melihat banyak daerah dalam menyusun APBD-nya belum memenuhi apa yang menjadi mandatory atau amanat yang diharuskan dalam undang-undang, misalnya saja untuk pendidikan.

"UUD bahkan mengamanatkan untuk belanjakan 20 persen APBN-APBD untuk pendidikan, di daerah ada 142 daerah yang belum memenuhi ketentuan konstitusi itu," jelasnya.

Untuk itu Kemenkeu terus meminitor agar daerah mengelola APBD secara sehat demi pelayanan ke masyarakat, terlebih sudah dibantu dengan teknologi melalui sistem penganggaran e-panning, e-budgetinf dan e-procurment.

"Itu untuk memerangi pengelolaan APBD yang transparan akuntable dan bebas korupsi" pungkas Sri. [sam]