Sidang gugatan praperadilan Setya Novanto ditunda Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hingga Kamis (7/12) pekan depan.
Putusan praperadilan itu akan dijadikan indikator Golkar untuk memastikan posisi Novanto. Baik pada posisi Ketua Umum Golkar maupun sebagai Ketua DPR.
Namun, anggapan berbeda datang dari fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di DPR.
Menurut Sekretaris Fraksi PAN DPR RI, Yandri Susanto jika nantinaya gugatan praperadilan Novanto dikabulkan atau tidak, Yandri menyarankan Novanto untuk mundur dari DPR.
"Menurut saya yang paling bijak dan paling pas untuk Pak Novanto adalah mengundurkan diri. Jadi kalau pun nanti praperadilan dimenangkan, Pak Novanto nggak perlu lagi jadi ketua DPR," kata Yandri saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (30/11).
Saran Yandri agar Novanto mundur dari DPR didasari beberapa hal. Diantaranya respon publik melalui media sosial terhadap Novanto telah demikian negatif.
Menurutnya jika Novanto mau mengundurkan diri dari Ketua DPR, hal itu bisa menimbulkan respon positif dari publik meski gugatan tersangka kasus korupsi proyek pengadaan KTP elektronik itu di kabulkan.
"Artinya respon positif masih ada ke beliau, kalau mengundurkan diri. Beliau juga tahu denyut masyarakat sekarang besar harapan publik segera pergantian Ketua DPR," imbuhnya.
Lain hal jika Novanto tetap ingin mempertahankan posisinya sebagai Ketum Golkar. Anggota Komisi II DPR itu menilai Novanto bisa bergerak cepat mengembalikan kepercayaan publik terhadap DPR dan Golkar.
Dengan cara mempercepat proses recovery partai dan menunjuk kader Golkar sebagai penggantinya di DPR.
"Jadi kalau dia menang dipraperadilan lebih baik dia konsen mengurus Golkar supaya recovery-nya cepat. Kan banyak orang-orang hebat di Golkar untuk jadi Ketua DPR. Itu juga bisa mempercepat kepercayaan masyarakat kepada lembaga ini (DPR) dan Golkar," tandas Yandri.
[nes]
