Berita

Zhang Yang/Net

Dunia

Pejabat Di China Memilih Gantung Diri

Tak Tahan Disidik Karena Korupsi
RABU, 29 NOVEMBER 2017 | 10:09 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Kebijakan Pemerintah China yang tegas dalam hal pemberantasan korupsi betul-betul membuat ketakutan para koruptor. Seorang perwira militer China, Zhang Yang, memilih mengakhiri hidupnya setelah komisi penyelidikan korupsi Negeri Tirai Bambu itu melakukan penyelidikan terhadapnya.

Zhang, yang merupakan Direktur Komisi Pusat Militer China, ditemukan tewas di rumahnya di Beijing 23 November 2017. "Sore tanggal 23 November, Zhang Yang gantung diri di rumah," kata kantor berita Xinhua, seperti dilansir dari Reuters, kemarin.

Jenderal senior itu tengah diselidiki karena diduga terkait dengan dua jenderal yang terseret kasus korupsi, Guo Boxiong dan Xu Caihou, dua pejabat tinggi militer yang dikeluarkan secara tidak hormat oleh Partai Komunis China (PKC).


Guo, yang merupakan wakil Zhang, menjadi pejabat paling senior untuk Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) yang terbukti melakukan korupsi dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tahun 2016. Sementara Xu, yang juga wakil Zhang, meninggal karena kanker tahun 2015 di tengah proses penyelidikan.

Zhang diduga kuat melakukan praktik suap dan penyalahgunaan jabatan serta pelanggaran disiplin. Harta kekayaannya yang melimpah, tidak jelas sumbernya.

Seorang narasumber mengatakan, Zhang diduga pernah menerima suap sebesar 25 juta yuan atau setara dengan 3,7 miliar dolar AS dari Jenderal Guo. Kementerian Pertahanan dan situs resmi militer mengatakan, Komite Militer Pusat memutuskan untuk menyelidiki Zhang sejak 28 Agustus 2017.

Surat People's Liberation Army Daily, media resmi militer China menyebut tindakan Zhang sebagai pengecut yang lari dari tanggung jawab dengan cara bunuh diri. "Mantan jenderal berpangkat tinggi dengan kekuatan besar ini menggunakan cara yang memalukan untuk mengakhiri hidupnya sendiri," demikian bunyi laporan surat kabar itu.

Zhang juga disebut bermuka dua. Di satu sisi, dia mendorong orang untuk menjadi loyal. Tapi di satu sisi, dia menjadi korup di balik punggung orang lain. "Tentara memegang laras senapan, kita tidak bisa membiarkan unsur-unsur korup untuk bersembunyi di baliknya," tegas surat kabar yang menyerukan suara militer China itu.

Pemberantasan korupsi di China betul-betul digencarkan. Pemberantasan korupsi merupakan salah satu agenda utama Presiden Xi Jinping sejak dilantik pada 2012. Sekitar 1,5 juta perwira Partai Komunis dari berbagai tingkatan, termasuk di antaranya 13 ribu perwira militer senior dijerat kasus korupsi sejak 2012.

Dalam Kongres ke-19 Partai Komunis China Oktober lalu, Jinping kembali mengaskan tekadnya menggencarkan pemberantasan korupsi yang dianggap masih menjadi tantangan terbesar, meski sudah menghukum banyak pejabat negeri itu.

Pada rapat pleno terakhir partai sebelum kongres tahun lalu, Partai Komunis China (CCP) juga mengadopsi dua dokumen yang bertujuan mendirikan institusi pemberantas korupsi dalam tubuh partai.

Sebagaimana dilansir The Straits Times, dokumen pertama menjabarkan satu set aturan yang melarang nepotisme, faksionisme dan penjualan kekuasaan.

Sementara, dokumen kedua merangkum aturan supervisi internal dan peninjauan antar-anggota partai untuk inspeksi mendalam. Menurut sejumlah pengamat, cara ini kurang efektif dan CCP seharusnya mulai mencari strategi agar jajaran pemimpin partai selanjutnya dapat memegang teguh prinsip anti-korupsi.

Menjawab keraguan para pengamat ini, Jinping mengatakan dia akan memperkuat ideologi partai sehingga para kadernya dapat terhindar dari pemikiran yang melenceng.

"Masalah utamanya adalah ketidakjernihan dalam berpikir, organisasi dan perintah dalam partai yang hingga kini belum terselesaikan dari akar hingga cabang," katanya sebagaimana dilansir Reuters. ***

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Pemkot Bogor Kini Punya Gedung Pusat Kegawatdaruratan

Senin, 29 Desember 2025 | 10:12

Dana Tunggu Hunian Korban Bencana Disalurkan Langsung oleh Bank Himbara

Senin, 29 Desember 2025 | 10:07

1.392 Personel Gabungan Siap Amankan Aksi Demo Buruh di Monas

Senin, 29 Desember 2025 | 10:06

Pajak Digital Tembus Rp44,55 Triliun, OpenAI Resmi Jadi Pemungut PPN Baru

Senin, 29 Desember 2025 | 10:03

Ketum KNPI: Pelaksanaan Musda Sulsel Sah dan Legal

Senin, 29 Desember 2025 | 09:51

Bukan Soal Jumlah, Integritas KPU dan Bawaslu Justru Terletak pada Independensi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:49

PBNU Rukun Lagi Lewat Silaturahmi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:37

PDIP Lepas Tim Medis dan Dokter Diaspora ke Lokasi Bencana Sumatera

Senin, 29 Desember 2025 | 09:36

Komisi I DPR Desak Pemerintah Selamatkan 600 WNI Korban Online Scam di Kamboja

Senin, 29 Desember 2025 | 09:24

Pengakuan Israel Atas Somaliland Manuver Berbahaya

Senin, 29 Desember 2025 | 09:20

Selengkapnya