Berita

Pertahanan

Mabes Polri: Sedikitnya Lima Wilayah Rawan Konflik Di Pilkada 2018

SENIN, 27 NOVEMBER 2017 | 19:13 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Menjelang Pilkada Serentak 2018, Mabes Polri telah memetakan beberapa wilayah yang dianggap rawan konflik.

Sedikitnya, ada lima daerah yang dianggap rawan yaitu Sumatera Utara, Papua, Jawa Barat, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan.

Begitu yang sampaikan oleh Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Pol Setyo Wasisto, saat menggelar Forum Discussion Group (FGD) bersama Komisi Pemilihan Umum bertema "Kesiapan Pilkada Serentak 2018" di Kebayoran Baru, Jakarta, Senin (27/11).


"Di Jawa Barat ada kontestasi yang sebenarnya tidak terkirakan, adanya parpol yang memilih bukan pimpinannya," kata Setyo.

Lanjut Setyo, eskalasi kerawanan di Jawa Barat masih lebih besar jika dibandingkan dengan Jawa Tengah meski dinamika politiknya hampir sama.

"Jadi yang kita lihat adalah di mana ada potensi-potensi konflik maka di situ kita lakukan pengamanan lebih daripada daerah-daerah lain," jelas Setyo.

Yang lebih dicemaskan oleh Polri adalah permainan isu Suku, Agama, Ras dan Antragolongan (SARA) selama masa Pilkada. Kepala Bagian Rencana Operasi (Kabagrenops) Mabes Polri, Kombes Pol Satrio Budi Santoso, juga sudah meneliti fenomena itu dan hasilnya permainan SARA berlangsung di lebih dari 50 persen Pilkada.

"Itu akan menjadi pertimbangan kita. Tentunya teman-teman dari Ops nanti akan melakukan pertimbangan, dianalisis lagi. Ini masih ada waktu" pungkas Setyo.

Belajar dari pengalaman Pilkada DKI Jakarta tahun ini, Mabes Polri menitikberatkan pengamatan pada kampanye-kampanye bermuatan SARA di media sosial atau internet.

Setyo sekaligus mengkampanyekan "Internet Sehat" yang berisi tiga hal. Pertama, menggunakan internet memakai logika. Dua, berinternet dengan menggunakan etika. Dan terakhir, menggunakan estetika.

"Sehingga internet sehat itu sehat bagi kita dan sehat bagi yang menerima" pungkas Setyo. [ald]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Pemkot Bogor Kini Punya Gedung Pusat Kegawatdaruratan

Senin, 29 Desember 2025 | 10:12

Dana Tunggu Hunian Korban Bencana Disalurkan Langsung oleh Bank Himbara

Senin, 29 Desember 2025 | 10:07

1.392 Personel Gabungan Siap Amankan Aksi Demo Buruh di Monas

Senin, 29 Desember 2025 | 10:06

Pajak Digital Tembus Rp44,55 Triliun, OpenAI Resmi Jadi Pemungut PPN Baru

Senin, 29 Desember 2025 | 10:03

Ketum KNPI: Pelaksanaan Musda Sulsel Sah dan Legal

Senin, 29 Desember 2025 | 09:51

Bukan Soal Jumlah, Integritas KPU dan Bawaslu Justru Terletak pada Independensi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:49

PBNU Rukun Lagi Lewat Silaturahmi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:37

PDIP Lepas Tim Medis dan Dokter Diaspora ke Lokasi Bencana Sumatera

Senin, 29 Desember 2025 | 09:36

Komisi I DPR Desak Pemerintah Selamatkan 600 WNI Korban Online Scam di Kamboja

Senin, 29 Desember 2025 | 09:24

Pengakuan Israel Atas Somaliland Manuver Berbahaya

Senin, 29 Desember 2025 | 09:20

Selengkapnya