Masalah pelemahan daya beli dan lampu merah rasio utang-ekspor, yang tidak jujur diakui oleh tim ekonomi pemerintah saat ini, akan menjadi "batu sandungan"bagi Joko Widodo untuk maju ke Pilpres 2019.
Peneliti Lingkar Studi Perjuangan (LSP), Gede Sandra, menyebut para pemilih terbesar Jokowi pada pemilu, yang berasal dari sektor tani, saat ini sedang menjerit karena nilai purchasing power petani (terms of trade) selama pemerintahan Jokowi dalam tren menurun.
Data Biro Pusat Statistik (BPS) menunjukkan indeks purchasing power petani pada Oktober 2014 masih di level 102,87. Pada Agustus 2017 indeks ini turun hingga di level 101,6. Bahkan, pada Februari 2017, sempat anjlok sekali ke level 99,95.
"Kelesuan ternyata juga terjadi di sektor usaha yang lebih luas. Para pengusaha ragu untuk meningkatkan kredit mereka karena takut barang atau jasa yang dihasilkannya tidak diserap pasar," terang Gede.
Ia mengungkapkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahwa terdapat dana kredit perbankan yang mengganggur (undisbursed loan) sebesar Rp 1400 triliun. Pertumbuhan dana menganggur ini sebesar 9,62 persen, lebih tinggi dari angka pertumbuhan kredit yang masih di level 8,4 persen (Agustus 2017).
Kemudian, tentang lampu merah "debt service to export ratio". Rasio yang menggambarkan kesanggupan suatu negara melunasi utangnya setiap tahun berbasis pendapatan ekspor tahun yang sama. Batas atas yang aman rasio debt to export ini, menurut Debt Sustainability Framework (DSF) adalah 25 persen. Rasio Indonesia sudah masuk lampu merah karena rasionya di level 39,6 persen.
Nilai rasio Indonesia sangat tinggi bila dibandingkan dengan rasio dari negara-negara sesama berpopulasi besar seperti China (4,9 persen), India (11,2 persen), Pakistan (12,9 persen), dan Bangladesh (4,7 persen) yang semuanya masih sangat aman.
Juga masih sangat tinggi bila dibandingkan dengan rasio dari negara-negara tetangga seperti Malaysia (4,9 persen), Vietnam (3,9 persen), Filipina (12,6 persen), Thailand (5 persen), Kamboja (6 persen), Myanmar (0,8 persen) dan Laos (12,9 persen).
"Sebaik-baiknya Presiden Jokowi dapat membereskan masalah-masalah makro dan mikro ekonomi ini dalam tempo kurang dari 1,5 tahun, sebelum Pilpres 2019 dihelat," tutup Gede Sandra.
[ald]
