. Pemprov DKI Jakarta harus memutar otak untuk mengatur sinergi antar moda transportasi. Utamanya untuk menampung ribuan penumpang yang keluar dari stasiun Light Rail Transit (LRT) dan Mass Rapid Transit (MRT) di Dukuh Atas dan Sudirman.
Hal itu diutarakan oleh pengamat perkotaan, Yayat Supriyatna dalam seminar arsitektur bertajuk 'Mengubah Wajah Arsitektur Kota dengan Transportasi' di Universitas Bung Karno (UBK), Jakarta, Sabtu (25/11).
"Bayangkan kalau MRT dan LRT jadi dengan ribuan penumpang, kemudian angkutan penumpangnya tidak banyak, saya tidak bisa bayangkan," ujar Yayat.
Untuk mengatasi itu, pertama-tama menurut dia Pemprov DKI harus mempersiapkan kawasan yang ramah akan pejalan kaki.
Konkretnya menurut dia adalah UBK dan para akademisi harus memasukkan usulan terkait dengan pelebaran konsep di kawasan Sudirman, dengan mengajak para pemilik bangunan di area itu untuk bisa merelakan tembok-tembok pagarnya dibongkar.
"Buatlah kawasan seperti di Orchard Singapura," imbuh Yayat.
Masalahnya untuk melakukan itu menurut dia adalah para pemilik bangunan masih khawatir jika nanti mereka merelakan pagarnya dibongkar, lahan kosong itu justru digunakan oleh pedagang kaki lima (PKL), tukang parkir ilegal, dan masih banyak lagi.
"Kalau ini menyangkut status hukum tanah dan jaminan kepada pemilik bangunan," tegas Yayat.
Hal kedua yang harus diperhatikan menurutnya adalah, Pemprov DKI juga harus mampu menyiapkan moda transportasi lain untuk mengangkut ribuan penumpang MRT dan LRT yang turun.
"Tidak akan pernah bisa mendorong orang untuk berjalan kaki kalau transportasi publiknya masih buruk. Kalau MRT jadi, LRT jadi, kemudian sistem layanan angkutan umum yang tidak ada, yang layanin kita adalah ojek online. Ingat, angkutan online akan terus menjadi musuhnya angkutan umum," pungkas Yayat.
[rus]
