Berita

Politik

Dedi Mulyadi: Masalahnya Gampang, Golkar Tinggal Lepas Beban

SABTU, 25 NOVEMBER 2017 | 10:42 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Ketua DPD I Partai Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi, tidak setuju jika partainya dikatakan sedang diterpa angin karena kasus hukum ketua umumnya, Setya Novanto.

Malah, dalam pandangan Dedi, partai beringin sedang memberikan pesan pada angin. Golkar yang sudah berdiri sejak era Orde Lama itu sedang memberi pesan bahwa ia akan berdiri kokoh selama para pengurusnya memahami bahwa Golkar adalah milik publik.

"Pemilik sahamnya adalah pengurus ranting dari tingkat desa, partai ini plural, partai ini milik aktivis. Partai ini punya harapan besar pasca 2019. Masalahnya, kasus yang berkembang ini adalah akumulasi dari proses politik yang berkembang di Golkar," ujar Dedi dalam diskusi bertema "Beringin Diterpa Angin" di Cikini, Jakarta, Sabtu (25/11).


Pria yang menjabat Bupati Purwakarta itu kembali menegaskan bahwa tantangan yang dihadapi Golkar selama ini tidak begitu berat. Bahkan tidak apa-apanya dibandingkan dengan masalah yang menerpa Golkar pada 1999 sampai 2003.

"Dulu rakyat minta Golkar dibubarkan, disebut partai endemik Orde Baru. Golkar dipertahankan dengan berdarah-darah," jelasnya.

Tetapi, meskipun masalah pasca gerakan reformasi 1998 begitu berat, tetapi akhirnya Golkar menjadi juara Pemilu Nasional 2004.

Karena itu, Dedi Mulyadi berharap pengurus Golkar saat ini menanggapi sentimen negatif publik dengan benar. Kasus hukum Setya Novanto yang mendapat perhatian besar dari rakyat harus dipisahkan dari urusan Golkar.

"Beban yang ada selama ini jangan dipegang terus oleh Golkar. Kalau dipegang terus, maka orang akan terus menyalahkan Golkar. Coba lepaskan beban E-KTP dan membangun organisasi yang baik, melakukan perekrutan dengan baik, maka bebannya akan berpindah," jelasnya.

"Ini persoalan gampang, tinggal digeser saja dan bebannya dilepas," tambah Dedi. [ald]

Populer

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

UPDATE

PJJ dan WFH Didorong Jadi Standar Baru di Jakarta

Sabtu, 24 Januari 2026 | 06:02

Prajurit di Perbatasan Wajib Junjung Profesionalisme dan Disiplin

Sabtu, 24 Januari 2026 | 06:00

Airlangga Bidik Investasi Nvidia hingga Amazon

Sabtu, 24 Januari 2026 | 05:42

Indonesia Jadi Magnet Event Internasional

Sabtu, 24 Januari 2026 | 05:26

Macron Cemas, Prabowo Tawarkan Jalan Tengah

Sabtu, 24 Januari 2026 | 05:23

Rismon Sianipar Putus Asa Hadapi Kasus Ijazah Jokowi

Sabtu, 24 Januari 2026 | 05:11

Polda Metro Terima Lima LP terkait Materi Mens Rea Pandji

Sabtu, 24 Januari 2026 | 05:09

Prabowo Jawab Telak Opini Sesat Lewat Pencabutan Izin 28 Perusahaan

Sabtu, 24 Januari 2026 | 04:26

Polisi Bongkar 'Pabrik' Tembakau Sintetis di Kebon Jeruk

Sabtu, 24 Januari 2026 | 04:16

Pesan Prabowo di WEF Davos: Ekonomi Pro Rakyat Harus Dorong Produktivitas

Sabtu, 24 Januari 2026 | 04:04

Selengkapnya