Berita

Politik

Dedi Mulyadi: Masalahnya Gampang, Golkar Tinggal Lepas Beban

SABTU, 25 NOVEMBER 2017 | 10:42 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Ketua DPD I Partai Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi, tidak setuju jika partainya dikatakan sedang diterpa angin karena kasus hukum ketua umumnya, Setya Novanto.

Malah, dalam pandangan Dedi, partai beringin sedang memberikan pesan pada angin. Golkar yang sudah berdiri sejak era Orde Lama itu sedang memberi pesan bahwa ia akan berdiri kokoh selama para pengurusnya memahami bahwa Golkar adalah milik publik.

"Pemilik sahamnya adalah pengurus ranting dari tingkat desa, partai ini plural, partai ini milik aktivis. Partai ini punya harapan besar pasca 2019. Masalahnya, kasus yang berkembang ini adalah akumulasi dari proses politik yang berkembang di Golkar," ujar Dedi dalam diskusi bertema "Beringin Diterpa Angin" di Cikini, Jakarta, Sabtu (25/11).


Pria yang menjabat Bupati Purwakarta itu kembali menegaskan bahwa tantangan yang dihadapi Golkar selama ini tidak begitu berat. Bahkan tidak apa-apanya dibandingkan dengan masalah yang menerpa Golkar pada 1999 sampai 2003.

"Dulu rakyat minta Golkar dibubarkan, disebut partai endemik Orde Baru. Golkar dipertahankan dengan berdarah-darah," jelasnya.

Tetapi, meskipun masalah pasca gerakan reformasi 1998 begitu berat, tetapi akhirnya Golkar menjadi juara Pemilu Nasional 2004.

Karena itu, Dedi Mulyadi berharap pengurus Golkar saat ini menanggapi sentimen negatif publik dengan benar. Kasus hukum Setya Novanto yang mendapat perhatian besar dari rakyat harus dipisahkan dari urusan Golkar.

"Beban yang ada selama ini jangan dipegang terus oleh Golkar. Kalau dipegang terus, maka orang akan terus menyalahkan Golkar. Coba lepaskan beban E-KTP dan membangun organisasi yang baik, melakukan perekrutan dengan baik, maka bebannya akan berpindah," jelasnya.

"Ini persoalan gampang, tinggal digeser saja dan bebannya dilepas," tambah Dedi. [ald]

Populer

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK-PPATK Diminta Pastikan Harta AHY dan Ibas dari Sumber Halal

Senin, 06 Juli 2026 | 17:38

UPDATE

Prabowo Akui Punya DNA India, Suka Bergoyang Kalau Ada Musik

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:09

Pansus DPR Desak Kemendagri Percepat Penyusunan DIM RUU Daerah Kepulauan

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:02

Kapolri Resmikan 80 Jembatan Merah Putih Presisi di Riau, Total Kini 110 Unit

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:50

KPK Harus Tegas, Pengembalian Amplop Raja Juli Tidak Hapus Dugaan Pidana

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:44

Kejagung Tetapkan Tiga Tersangka Korupsi Tambang PT PMM, Ada Pegawai Bea Cukai

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:43

Prabowo Peluk Erat Modi saat Antar Kepulangannya Menuju India

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:34

Kekuatan Jokowi cuma Uang, Bukan Ideologi

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:32

Memahami Aturan Paspor Diplomatik: Siapa Saja yang Berhak Memilikinya?

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:18

Rekor Baru Messi di Piala Dunia Lewati Maradona

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:17

Ketidakadilan Laga Argentina vs Mesir Bersifat TSM

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:00

Selengkapnya