Imparsial: Hakikat Politik Negara Itu Panglima Harus Tunduk Pada Kepentingan Presiden

Pernyataan Presiden Joko Widodo terkait politik TNI ialah politik negara mendapat pandangan yang berbeda.

Direktur Imparsial Al Araf menilai hakikat politik negara di tubuh TNI yakni panglima TNI harus taat pada perintah dan arahan presiden.

Menurutnya, panglima merupakan operator atau pelaksana dari tujuan politik negara yang dibuat oleh Presiden.

"Jadi Panglima tunduk dan patuh kepada Presiden dan kebijakan politik yang telah dibuat oleh Presiden," ujar Al Araf saat dialog publik Setara Institute di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (23/11).

Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin memiliki pandangan lain terkait esensi politik negara.

Politisi PDI Perjuangan itu menilai TNI dapat dikatakan menjalani politik negara. Sebab yang dilakukan TNI tidak jauh dari mempertahankan ideologi bangsa dan NKRI dan bukan mengenai kritikan terhadap partai politik tertentu.

"Lain hal kalau sudah pidato tentang kegagalan pemerintah di acara partai, itu sudah masuk ke politik praktis," ujar TB Hasanuddin.

Politik negara mencuat dalam pidato Jokowi di acara HUT TNI ke-72 di Dermaga Indah Kiat, Cilegon, Banten, Kamis (5/10).

Jokowi mengatakan politik tentara haruslah mengacu pada politik negara. Pun dengan loyalitas tentara, sehingga politik dan loyalitas tentara hanya untuk kepentingan rakyat dan pemerintahan yang sah.

Panglima TNI Gatot Nurmantyo menengaskan bahwa TNI akan setia dan menjunjung tinggi sumpah prajurit. Kesetiaan kepada NKRI yang berlandaskan Pancasila dan UUD 45 adalah sendi utama yang melekat erat pada setiap jiwa dan raga prajurit TNI. [nes]