Berita

Nusantara

Justru Sandiaga Uno Mau Angkat Pasukan Orange Jadi PNS

RABU, 22 NOVEMBER 2017 | 14:14 WIB | LAPORAN:

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Salahuddin Uno menegaskan bahwa pengelolaan atas petugas penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU) alias pasukan orange tetap dilakukan oleh pihaknya.

Dia membantah kabar yang mengatakan bahwa pengelolaan pasukan orange akan diambil alih oleh pihak swasta, PT Integrated Service Solutions (ISS) Indonesia.

"Tidak sama sekali,” tegas Sandi saat ditemui di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (22/11).


Beberapa waktu lalu, atas undangannya, Sandi dengan Direktur Utama PT ISS Indonesia, Elisa Lumbartoruan memang pernah bertemu. Terkait itu, politisi Partai Gerindra ini menjelaskan bahwa saat itu pihaknya hanya ingin belajar tentang pengelolaan pekerja di PT ISS.

"Hanya belajar tentang best practice di ISS. Bahwa ISS punya morning btiefing, punya end of the the day briefing di mana kelengkapan mereka cek. Belt-nya sudah pakai, alat-alatnya semua nempel, cek, cek, cek. Terus mereka nanti masuk kamar mandi, wastafel dibersihin, cek, WC-nya dibersihin, cek, kertas tisu WC ada apa enggak, cek. Kalau ada terus dilancipin, tahu gak? Suka dilancipin gitu, klep, kan keren kan," jelasnya.

Sandi sangat ingin membuat para anggota pasukan orange disiplin seperti apa yang selama ini diterapkan oleh perusahaan outsourcing itu kepada para pekerjanya.

"Nah, itu disiplin yang kita ingin. Dan kita ingin best practice," imbuhnya.

Karenanya, kembali ditegaskan Sandi bahwa pertemuan itu sama sekali bukan untuk membicarakan soal kerjasama dalam pengelolaan pasukan orange.

"PPSU akan tetap dikelola kita," tegasnya lagi.

Lebih lanjut Sandi mengatakan bahwa nantinya jika sudah berhasil menerapkan apa yang diterapkan oleh PT ISS, para anggota pasukan orange itu akan diangkat menjadi pegawai tetap, bisa juga diangkat menjadi PNS.

"Begitu mereka sudah 3 tahun di PPSU, mereka juga bisa naik kelas. Mungkin jadi PNS yang betul, yang terbaik, yang seperti saya pernah ngomong dulu, top 10 persen dari mereka punya kesempatan naik kelas. Karena kita enggak ingin Bapaknya PPSU, anaknya juga PPSU. Kita ingin ada upwork  mobility. Itu yang ingin kita lakukan," tukas Sandi. [sam]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

KPK Usut Pemberian Rp3 Miliar dari Satori ke Rajiv Nasdem

Selasa, 30 Desember 2025 | 16:08

Rasio Polisi dan Masyarakat Tahun 2025 1:606

Selasa, 30 Desember 2025 | 16:02

Tilang Elektronik Efektif Tekan Pelanggaran dan Pungli Sepanjang 2025

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:58

Pimpinan DPR Bakal Bergantian Ngantor di Aceh Kawal Pemulihan

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:47

Menag dan Menko PMK Soroti Peran Strategis Pendidikan Islam

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:45

Jubir KPK: Tambang Dikelola Swasta Tak Masuk Lingkup Keuangan Negara

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:37

Posko Kesehatan BNI Hadir Mendukung Pemulihan Warga Terdampak Banjir Bandang Aceh

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:32

Berikut Kesimpulan Rakor Pemulihan Pascabencana DPR dan Pemerintah

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:27

SP3 Korupsi IUP Nikel di Konawe Utara Diterbitkan di Era Nawawi Pomolango

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:10

Trump ancam Hamas dan Iran usai Bertemu Netanyahu

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:04

Selengkapnya