Berita

Yasonna Laolly/net

Politik

E-KTP, Setnov & Yasonna

RABU, 22 NOVEMBER 2017 | 11:39 WIB | OLEH: IWAN PILIANG

JAGAD media massa Indonesia  dalam sepekan kemarin dominan bertopik Setya Novanto (Setnov), Ketua DPR RI.  Minggu ini  Setnov masih mendominasi. Ia kini telah berjaket oranye.  Ia ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Khusus di media sosial seorang kawan mengirimkan meme kepada saya. Desain grafisnya menampilkan  wajah Setnov sedang terbaring. Tangannya memeluk Piala Citra. Saya sempat menyimak meme itu dikirimkan kawan melalui WhatsApp (WA). Objek itu tak begitu saya perhatikan, mengingat dominan di Sosmed netizen hanya ngeledek Setnov.  Selanggam, secorak meme beredar ngenyek Setnov.

Dari komunitas Minang, saya mendapatkan video Valentino Rossi, lagi memberikan  keterangan pers, di-dubing suara narator berbahasa Indonesia berlogat Minang.


Data dari Evello Corp, pemilik Big Data, Machine Learning, Artificial Intelligence: ada 18.414 Tweet di Twitter dengan hastag #TangkapNovanto, pada 15, 16 November 2017.  Sedangkan #IndonesiaMencariPapah mencapai 60.115, pada 16,17  November 2017.  Hastag #SaveTiang Listrik 116.253, pada 16,17,18 November 2017. Jagad maya heboh enyek-mengenyek Setnov.

Meme berbeda baru saya terima. Ada wajah Setnov memegang Pila Citra, di kanannya serombongan wajah  bergrafis  abu-abu. Ada muka Megawati hingga Presiden Joko Widodo. Pesan dari meme itu,”Jangan cuma Setnov di-enyek …”

Meme itu juga menulis nama saya, “Ingat Skype Nazarudin dengan Iwan Piliang? Nama-nama disebut, partai-partai terindikasi kebagian di kasus e-KTP?”

Maka saya pun mencoba men-cek kembali berita di media. Saya dapati persidangan beberapa kasus di mana Nazarudin menjadi saksi. Bukan rahasia lagi pada kasus e-KTP menyeret Setnov, diiringi sudah banyak anggota DPR dipanggil KPK, bahkan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia, Yasonna Laoly diduga ikut kecipratana US $ 84 ribu, terungkap dari persidangan dengan saksi Nazarudin.

Hingga ke nama  Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia ini, saya menjadi terperangah. Baru dalam pemerintahan kali inilah terlalu banyak permasalahan hukum terjadi berpengaruh langsung terhadap peradaban.

Kasus paling hot keberadaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) Ormas kemudian diundangkan. Terbaru hal mengganjal di umat Muslim khususnya tentang keberadaan Penganut Kepercayaan kini diakui sebagai agama, boleh dituliskan di kolom agama di KTP. Padahal perihal ini sebelumnya berpremis jernih, masuk ranah kebudayaan.

MUI telah mengkritisi perihal ini. Menteri Hukum sulit untuk dikatakan tak terlibat di dalamnya. Dua hal ini saya duga kuat telah membuat buruknya performa Presiden Joko Widodo di mata umat Muslim. Hal itu bisa dibuktikan dengan analisa Evello, bahwa pada 17 Oktober - 15 November 2017 pemberitaan tentang Presiden Jokowi, hanya 18 % sentimen positif, 7% sentiment negatif  dan 75% netral. Walaupun angka negatif  rendah, kondisi netral ini cenderung dominan beralih ke negatif.

Jika Anda verifikasi kondisi penjara di tanah air. Beberapa tempat diduga menjadi sarang pengendalian transaki narkoba, hingga kini belum bisa dikatakan steril.  Perhatian terhadap kondisi Rutan, manajemen dan pengelolaan  sesuai penegakan keadilan, kian jauh panggang dari api,  kian menambah pertanyaan coreng-moreng hukum dan keadilan di negara ini di saat Yasonna Laoly menteri.

Bila mengacu bahwa wewenang memilih menteri prerogatif presiden, sejatinyalah dari paparan di atas sulit bagi warga memiliki kepercayaan jika pilihan penjawa gawang hukum figur demikian.

Jika sosok menteri itu usulan dari partai, presiden tinggal memasang nama, maka saya rasa di dalam partai PDIP masih banyak kadernya mumpuni di bidang hukum dan kredibel. Bukankah untuk membersihkan lantai kotor mustahil dengan sapu  kotor? Hingga di sini kembali ke Presiden Jokowi, apakah ia rela  kian tergerus untuk kepentingan 2019. [***]

Penulis adalah Content Director di Sosmed

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Ramadhan Pohan, Pendukung Anies yang Kini Jabat Anggota Dewas LKBN ANTARA

Jumat, 09 Januari 2026 | 03:45

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Kubu Jokowi Babak Belur Hadapi Kasus Ijazah

Kamis, 01 Januari 2026 | 03:29

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

UPDATE

Kadisdik DKI Senang Lihat Kemping Pramuka di SDN 11 Kebon Jeruk

Sabtu, 10 Januari 2026 | 02:03

Roy Suryo Cs Pastikan Menolak Ikuti Jejak Eggi dan Damai

Sabtu, 10 Januari 2026 | 01:47

Polri Tetap di Bawah Presiden Sesuai Amanat Reformasi

Sabtu, 10 Januari 2026 | 01:14

Kesadaran Keselamatan Pengguna Jalan Tol Rendah

Sabtu, 10 Januari 2026 | 01:04

Eggi dan Damai Temui Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo Cs: Ada Pejuang Ada Pecundang!

Sabtu, 10 Januari 2026 | 00:34

Debat Gibran-Pandji, Siapa Pemenangnya?

Sabtu, 10 Januari 2026 | 00:19

Prabowo Didorong Turun Tangan terkait Kasus Ketua Koperasi Handep

Sabtu, 10 Januari 2026 | 00:04

Eggi dan Damai Mungkin Takut Dipenjara

Jumat, 09 Januari 2026 | 23:46

Relasi Buku Sejarah dan Medium Refleksi Kebangsaan

Jumat, 09 Januari 2026 | 23:42

Kadispora Bungkam soal Lahan Negara di Kramat Jati Disulap Jadi Perumahan

Jumat, 09 Januari 2026 | 23:07

Selengkapnya