. Tokoh nasional Dr. Rizal Ramli mengatakan Indonesia akan sulit maju jika pengelolaan ekonominya masih menggunakan jalan neoliberal ala Bank Dunia.
RR menilai jalan ekonomi neoliberal yang dicerminkan dengan kebijakan super konservatif yang ditempuh Menteri Keuangan Sri Mulyani saat ini adalah biang keladi dari pelemahan pertumbuhan ekonomi.
"Kalau kebijakan ekonomi super konservatif, otomatis pertumbuhan ekonomi akan turun, dan daya beli akan anjlok," kata ekonom senior yang pernah menjabat Menko Perekonomian di era Presiden Gus Dur, baru-baru ini.
RR melihat kebijakan perekomonian sekarang yang super konservatif adalah upaya pengetatan kebijakan moneter dan fiskal oleh Sri Mulyani seperti pengetatan anggaran.
"Setiap kebijakan
austerity pasti akan memperlambat pertumbuhan ekonomi,'' jelas dia.
Menurut RR, untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi dari 5 persen ke 6,5 persen dalam waktu kurang lebih dua tahun ini masih sangat mungkin dilakukan, asalkan kebijakan yang diambil tidak menggunakan pakem ekonomi neoliberal.
Diantara cara menggenjot pertumbuhan ekonomi itu adalah dengan cara memompa perekonomian, tapi bukan dengan anggaran, melainkan dengan skema Build Operate Transfer (BOT) dan Build Own Operate (BOO), selain itu dipompa juga dengan revaluasi asset, juga dengan sekuritisasi asset, sehingga ada mesin pertumbuhan lain di luar APBN, terutama di pulau Jawa.
Kemudian, solusi yang lain adalah dengan memompa daya beli. Salah satunya dengan merubah sistem impor yang selama ini memakai sistem kuota di ubah dengan skema tarif. Jadi siapa bisa impor asalkan menggunakan tarif guna melindungi industri dalam negeri. Selain itu juga dengan menggenjot laju kredit yang hanya tumbuh 10 persen saat ini menjadi 15-17 persen.
"Kemudian kebijakan-kebijakan terobosan lainnya
out of the box yang diluar pakem kebijakan neoliberal," ujar RR.
Itulah beberapa solusi jitu RR untuk memperbaiki carut marut perekonomian bangsa selama ini.
"Pergantian tim ekonomi yang berhaluan neoliberal menjadi sebuah keharusan agar negara kita mampu bersaing dengan negara-negara tetangga lainnya seperti Singapura, Malaysia dan Vietnam. Inilah solusi
back to Tri Sakti dan Nawa Cita yang sesungguhnya," demikian mantan Menko Maritim dan Sumber Daya ini.
Presiden Joko Widodo pada 15 November 2017 di acara pembukaan Rakernas Partai Nasdem mengakui bahwa Indonesia selama ini sudah tertinggal dari negara-negara tetangganya, seperti Singapura, Malaysia dan Vietnam. Yang menyebabkan Indonesia tertinggal adalah karena faktor produktivitas, etos kerja dan pola pikir.
Namun di sisi lain tim ekonomi seperti Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri BUMN Rini Sumarno justru sering menutup-nutupi fakta tersebut, dan tidak mau jujur menyampaikan ke publik dan mengakuinya.
Melihat sejarah bangsa-bangsa di Asia dan dikomparasikan dengan Indonesia saat ini, 40 tahun yang lalu negara-negara di Asia sama miskinnya dengan Indonesia. Singapura misalnya mendapatkan kemerdekaan pada tahun 1965, pada waktu itu 70 persen keluarga di Singapura miskin, angka pengangguran rata-rata 14 persen, dan pendapatan perkapitanya masih US$ 516. Namun paska kemerdekaan, pertumbuhan ekonomi Singapura sejak tahun 70-an sampai 1999 rata-rata 8 persen, sekarang hampir 80 persen penduduk Singapura adalah kelas menengah, pendapatan perkapita penduduknya US$ 87.100 per tahun, pengangguran hanya sekitar 1 persen.
Negara Malaysia, memperoleh kemerdekaan pada tahun 1963, namun pertumbuhan ekonomi Malaysia sejak tahun 70 an hingga tahun 90 an rata-rata mencapai 8 persen. Pendapatan perkapita Malaysia sebesar US$ 27,200.
Sementara Vietnam pendapatan perkapitanya memang masih US$ 6.400, namun pertumbuhan ekonominya berturut-turut mencapai 6,5 hingga 7 persen, padahal Vietnam baru merdeka tahun 1975. Selisih 30 tahun dengan Indonesia. Dan menurut laman Bloomberg businessweek, Vietnam bakal menggantikan China menjadi Primadona Asia, Investasi Asing (FDI) Vietnam sudah mencapai US$ 12,35 M.
Di awal-awal pemerintahan, Jokowi juga pernah menyampaikan bahwa keberadaan lembaga keuangan dunia seperti Bank Dunia, IMF dan ADB tidak bisa lagi diandalkan untuk menyelesaikan masalah perekonomian bangsa.
Namun sayangnya, satu tahun setelah pidato Jokowi yang terjadi justru sebaliknya, orang-orang yang selama ini dikenal sebagai kaki tangan utama Bank Dunia justru merangsek masuk di lingkaran kekuasaan, dia adalah Si Mulyani yang dikenal sebagai tokoh utama neoliberalisme Indonesia.Selain itu, Darmin Nasution yang bernalar neolib juga masuk, dan Rini Sumarno dengan agenda liberalisme aset-aset strategis negara yang menguasai hajat hidup rakyat telah menjabat sebagai Meneg BUMN.
Luluh lantah sudah agenda besar Tri Sakti dan Nawa Cita Presiden Jokowi, pertumbuhan ekonomi 7 persen yang pernah dijanjikan juga tidak pernah terwujud. Tri Sakti dan Nawa Cita jadi bahan cibiran rakyat, banyak analis politik menilai elektabiitas Jokowi menurun akibat gagalnya menepati janji-janji kampanyenya itu.
IMF baru-baru ini juga telah memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 5,1 persen di tahun ini. Proyeksi ini lebih rendah dari proyeksi Oktober lalu yang sebesar 5,2 persen. Ini membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia bakal sulit bangkit. Upaya tim ekonomi yang beralasan "anomali", "karena faktor global" dan alasan-alasan lainnya tak pelak berbuah cibiran yang berujung menggerogoti kewibawaan pemerintahan Jokowi sendiri.
Selain itu, belum lagi soal membengkaknya utang di era pemerintahan Jokowi. Pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy bahkan meyakini jika utang luar negeri Indonesia per Juni 2017 lalu telah mencapai Rp 4.364,767 triliun, membengkak Rp 2.000 trilliun selama pemerintahan Jokowi.
[rus]
