Polemik Tim Gubernur

UNKNOWN Netizen bikin status. Dia ketus. Dia bilang, "Huebaattt dana tim gubernur dki dari 2,3 M menjadi 28,99 M". Nyinyirin Anies-Sandi.

Ketua Fraksi PDIP DKI, Gembong Warsono, kritik Anggaran Tim Gubernur naik 12 kali lipat. Dari 26 personel menjadi 73 orang.

Sandi menyatakan memang ada penambahan personel Tim Gubernur. Otomatis, dana operasional ditambah.

Semasa Gubernur Ahok, ada dua tim: TGUPP (Pergub 411/2016) dan TWUPP (Pergub 410/2016). Dua tim ini rencananya dilebur jadi satu. Tim ini bisa diaudit. Bukan tim siluman. This is open government. Bukan cuma good government.

Ada yang aneh dari status netizen tadi. Saya coba kalkulasi. Dana 2,35 Miliar dibagi 12 bulan jadinya 195.833.333,- lalu dibagi 26 personel. Hasilnya 7,532,051 rupiah.

This is impossible nominal. Handle 6 wilayah administratif, 10 juta orang, dan abundant preman dengan dana segitu. Mana mungkin cukup. Mestinya ada off budget. Entah dari mana.

Ada "anak-anak magang". Intelnya Ahok. Paling ngetop, si legendaris "Sunny". Ternyata, Staff Gubernur Sunny ngaku digaji oleh Grup Rajawali. Aneh kan? Ngaku Staf Gubernur tapi digaji swasta. Mungkin itu juga sebabnya, anggaran 2,3 Miliar bisa cukup.

Saya kira, Gubernur Anies hendak mengembalikan fatzun pemerintahan. Dia minimalisir intervensi oligarki. Swasta ya swasta. Jangan di-blur-kan. Moto Swasta: "No free lunch". Ngga mungkin swasta bayarin "staf gubernur" tanpa kompensasi apa pun. Sekali pun sulit diaudit. Get real.

Bila saya pebisnis, menang tender atau dapet proyek pemda, maka paling aman menjaga relasi dengan gubernur adalah biayai tim relawan pro gubernur. Ini baru moduzzz...!!

Jika kasi cinderamata, berlian, atau tas LV bisa kena pasal gratifikasi. Bila transfer fee, bisa diciduk KPK.

Bisa jadi, ini langkah pertama Anies menghidupkan kembali kultur "geniocracy" (Rule by the intelligent). [***]