Tingginya pertumbuhan jumlah penduduk menjadi masalah bagi penyediaan pangan di Indonesia. Otomatis hal itu membuat perubahan pola, tingkat penyediaan serta konsumsi pangan, termasuk akses pangan.
"Dengan tingginya pertambahan jumlah penduduk ini tentunya membutuhkan strategi dalam mengatasi persoalan pangan," kata Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba dalam rangka pengawasan UU 18/2012 tentang Pangan di Padang, Sumatera Barat, Selasa (20/11).
Parlindungan menilai, selama ini, Indonesia mengandalkan impor pangan dari luar. Di mana, impor beras diperbolehkan jika cadangan nasional tidak mencukupi.
"Tapi sampai kapan kita harus impor," ujarnya.
Menurut Parlindungan, ada beberapa persoalan pangan di Indonesia. Pertama, tentang konsep kedaulatan pangan dan ketahanan yang seolah digabung dalam UU Pangan, padahal keduanya memiliki konsep yang berbeda.
"Masalahnya, konsep ketahanan pangan tidak mempersoalkan dari mana pangan tersebut dihasilkan atau dengan cara apa pangan tersebut dihasilkan," jelasnya.
Persoalan kedua, masih carut-marutnya data pangan yang tersedia. Pada 2016 lalu, terdapat perbedaan data konsumsi beras antara Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian dan Badan Pusat Statistik (BPS).
"Pemerintah menyatakan angka konsumsi 139,15 kilogram per kapita per tahun sedangkan prognosa BKP 124,89 kilogram per kapita per tahun. Hal ini menyebabkan kebijakan antar kementerian tidak terkoordinasi dengan baik," tutur Parlindungan.
Kepala Dinas Pangan Provinsi Sumbar Efendi menambahkan, untuk jumlah produksi bawang merah di Sumbar terbesar se-Sumatera. Namun harga bawang merah sering bergejolak.
"Ternyata empat bulan lalu mengalami penurunan harga yang drastis sehingga petani bawang mengalami keresahan," ujarnya.
Menurut Efendi, di Sumbar juga kebanjiran bawang merah dan cabai dari Jawa Tengah. Pasalnya, harga bawang dan cabai lebih murah dibandingkan dari Sumbar.
"Akibatnya petani kita mengalami kerugian," imbuhnya.
[wah]
