Berita

Global

Ada Kemerosotan Demokratis, Uni Eropa Pangkas Pendanaan Untuk Turki

SENIN, 20 NOVEMBER 2017 | 13:51 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Uni Eropa akan memangkas dana yang dialokasikan ke Turki karena situasi yang memburuk dalam kaitannya dengan demokrasi, peraturan hukum dan hak asasi manusia yang terjadi di Turki,

Menurut sebuah pernyataan Parlemen Eropa (EP), blok tersebut akan memangkas apa yang disebut "dana Pre-Accession" untuk Turki sebesar 105 juta euro dan menangguhkan tambahan 70 juta euro dalam anggaran 2018.

Ankara sebelumnya berhak menerima 4,45 miliar euro dari Uni Eropa antara tahun 2014 dan 2020 dalam kerangka Instrumen untuk Bantuan Pre-Accession blok tersebut. Namun situasi yang berkembang di Turki membuat Uni Eropa berpikir ulang soal pemberian bantuan tersebut.


"Mengenai Turki, Anggota Parlemen Uni Eropa (MEP) memastikan untuk memotong dana pra-aksesi sebesar 105 juta euro (dengan komitmen 70 juta lebih dalam dimasukkan ke dalam cadangan), karena mereka mempertimbangkan situasi yang memburuk dalam kaitannya dengan demokrasi, peraturan hukum dan hak asasi manusia yang mengkhawatirkan," demikian pernyataan EP tersebut seperti dimuat Al Jazeera.

Dewan Uni Eropa dan EP, dua lembaga legislatif dari blok tersebut, masih perlu menyetujui secara resmi anggaran baru tersebut.

Banyak negara anggota Uni Eropa telah mengecam penangkapan pemerintah Turki dan pembersihan puluhan ribu orang setelah usaha kudeta yang gagal pada Juli 2016.

Kelompok hak asasi lokal dan internasional telah menuduh pemerintah menggunakan usaha kudeta tersebut sebagai dalih untuk membungkam oposisi di negara tersebut.

Pemerintah telah mengatakan bahwa pembersihan dan penahanan bertujuan untuk menghapus dari institusi negara dan bagian masyarakat lainnya pendukung Fethullah Gulen, seorang pemimpin agama yang diasingkan dan berbasis di Amerika Serikat. Gulen adalah orang dituduh berada di balik upaya kudeta tersebut. [mel]

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

UPDATE

OASE III PTKIN 2026: UIN Sunan Kalijaga Raih Juara Umum

Sabtu, 07 November 2026 | 08:19

Wall Street Rebound, Nasdaq Masih Babak Belur

Sabtu, 07 November 2026 | 08:05

Luruskan Tudingan Rekayasa, Muhammad Munawar: Proses Etik Dasaad Dilakukan secara Kelembagaan

Sabtu, 07 November 2026 | 07:38

Siapa Stephen Miller, Orang Kepercayaan Trump yang Jadi Kepala Staf Gedung Putih?

Sabtu, 07 November 2026 | 07:28

Gejolak Politik AS dan Krisis Prancis Tekan Pasar Saham Eropa

Sabtu, 07 November 2026 | 07:10

Ahmad Doli Kurnia dan Masa Depan Golkar

Sabtu, 07 November 2026 | 06:50

Penyadapan Presiden Bukan Pengalihan Isu, Tapi Operasi Terorganisir

Sabtu, 07 November 2026 | 06:25

Palestina dan Percaturan Imperium Global

Sabtu, 07 November 2026 | 05:59

Penyadapan Prabowo Ancaman Serius terhadap Negara

Sabtu, 07 November 2026 | 05:41

Kasus Listyo Sigit Momentum Evaluasi Sistem Keamanan Nasional

Sabtu, 07 November 2026 | 05:18

Selengkapnya