Anggota Komisi I DPR Arwani Thomafi kurang sreg dengan sikap beberapa kalangan yang mendorong-dorong Presiden Jokowi untuk segera mengganti Panglima TNI. ‎Menurutnya, pergantian Panglima adalah hak penuh Presiden. Kapan pun dan dari pihak mana pun calonnya, terserah Presiden.
Sebelumnya, sekelompok LSM yang mengatasnamakan Koalisi Masyarakat Sipil meminta Presiden Jokowi untuk segera menyiapkan pengganti Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Alasannya, empat bulan lagi, tepatnya Maret 2018, Gatot akan memasuki masa pensiun. Dengan disiapkan dari sekarang, koalisi berharap, Panglima baru nanti bukan sosok karbitan.
Arwani tidak dapat menerima argumen itu. ‎"Soal pergantian Panglima TNI, itu murni menjadi hak prerogatif Presiden. Kapan Presiden mengumumkan haknya usulkannya dan dari angkatan mana nama yang diusulkan, biarlah menjadi ruang yang tidak mengurangi hak prerogatif Presiden," kata pentolan PPP, Minggu (20/11).
Arwani menegaskan, Presiden tidak boleh dipaksa-paksa untuk segera menentukan pengganti Gatot. Sebab, Presiden pasti sudah tahu hak dan tanggung jawabnya. Toh, proses pergantian Panglima TNI sudah jelas diatur dalam Undang-Undang TNI.
‎"Kalau dilihat masa pensiun Panglima TNI sekarang yaitu Maret 2018, boleh saja proses itu dimulai pada masa sidang ini. Tapi, semuanya kembali ke hak prerogatif Presiden. Domain DPR hanya setuju atau tidak (terhadap calon yang diajukan Presiden)," katanya.
Untuk figur yang bakal diusulkan ke DPR, Arwani juga menyerahkan ke Presiden. Dia yakin, semua komponen TNI, baik dari Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), atau Angkatan Udara (AU), punya banyak kader yang profesional dan teruji kepemimpinannya.
Dengan kondisi ini, lanjutnya, Presiden tinggal milih dari kader terbaik mana yang akan diusulkan ke DPR untuk menjadi Panglima TNI. "Apakah berasal dari AU, AL, AD, atau berdasarkan giliran, atau hal-hal lainnya, saya kira biarlah menjadi hak prerogatif Presiden."
Kalaupun pada akhirnya nama yang diusulkan Presiden ke DPR mengacu pada sistem rotasi, Arwani yakin semangatnya adalah agar eksistensi masing-masing angkatan di TNI bisa diejewantahkan.
"Jadi, bukan berarti mengedepankan giliran itu menafikan profesionalitas. Saya kira, TNI ini kader-kader terbaik. Dari angkatan mana dan pendekatannya seperti apa, saya kira Pak Presiden punya banyak pilihan di TNI," tuturnya.
Arwani memastikan, PPP tidak akan melakukan lobi-lobi terhadap calon-calon yang diprediksi bakal menggantikan Jenderal Gatot. Dia pun memastikan, belum ada calon yang melakukan komunikasi atau mengirim utusannya terkait proses pergantian Panglima ini.
Yang dilakukan PPP saat ini hanya menunggu usulan Presiden. Jika usulan Presiden itu masuk ke DPR, maka pihaknya bersama anggota DPR dari fraksi lain akan membahas. Setelahnya, akan digelar fit and proper test untuk menentukan calon Panglima yang diusulkan tersebut dapat disetujui atau tidak.
Kepada nama-nama calon Panglima yang sudah banyak disebut, Arwani menyarankan untuk tidak melakukan manuver dengan melobi DPR, partai, atau LSM. ‎Sebab, manuver apa pun tidak akan berpengaruh jika Presiden tidak menghendaki.
"Ini kan (pergantian Panglima TNI) tidak seperti‎ Pilkada. Kalau yang sudah bergerilya itu cagub, cabup. Kalau calon Panglima TNI, kita ikuti ranah konstitusi. Jadi, ini ranah Presiden. Nanti, setelah DPR menerima nama, baru kita bicara banyak. Lagian kan yang mengusulkan Presiden, mestinya lobi ke Presiden bukan ke parpol," tambah dia.
[sam]‎
