Ketua DPD l Partai Golkar Nusa Tenggara Timur (NTT), Melki Laka Lena, mengingatkan bahwa kemenangan Setya Novanto menjadi Ketua Umum Golkar pada Munaslub 2016 adalah kehendak para petinggi negara.
Hal itu dikatakannya saat menjadi pembicara dalam diskusi "Dramaturgi Setya Novanto" di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (18/11).
"Setya Novanto menjadi Ketua Umum adalah kehendak banyak orang, termasuk petinggi negeri ini," katanya.
Ketika moderator diskusi bertanya apakah kemenangan Novanto pada Munaslub 2016 termasuk kehendak dari Presiden Joko Widodo, ia mengiyakan.
"Saya rasa demikian," jelasnya.
Dia mengatakan, peran Novanto sebagi pemimpin Golkar dibutuhkan untuk menstabillkan kondisi politik negara. Hal itu disusul dengan langkah berpindah dari Koalisi Merah Putih (KMP) ke koalisi pendukung pemerintah.
"Golkar terpanggil membantu pemerintahan terpilih dan perdebatannya cukup serius. Jadi, misalnya kemarin muncul sikap SOKSI cabut dukungan ke presiden, itu salah satu ekspresi di dalam," terangnya.
Dia tak membantah bila kini Novanto seolah dijadikan target operasi dalam kasus korupsi E-KTP. Karena itulah Novanto sempat meminta perlindungan Presiden Joko Widodo.
"Dalam konteks sebagai ketua umum, pribadi, anggota DPR RI, yang merasa hak hukumya tidak difasilitasi dengan baik, ada perlakuan berbeda yang diterimanya. seolah target operasi," ungkap Melki.
Namun, Melki menjelaskan, situasi di kalangan pimpinan DPD I Golkar se Indonesia adalah solid dan tenang. Yang penting, Golkar harus tenang melewati turbulensi, sedangkan perkara hukum kasus korupsi E-KTP adalah urusan pribadi Setya Novanto.
"Tiket Partai Golkar di Pilpres 2019 ini kan yang diperebutkan dalam persoalan E-KTP. Kami sadar betul bagaimana menempatkan Golkar dalam situasi ini. Urusan hukum itu biar Pak Nova dan pengacara yang urus," tambahnya.
[ald]
