Disarankan, TNI-Polri Libatkan Komnas HAM Kejar Penyandera Warga Papua

Kerja keras dan kekompakan yang ditunjukkan TNI dan Polri dalam pembebasan sandera kelompok bersenjata di Tembagapura, Papua, harus dipuji. Tetapi, aparat keamanan harus tetap memburu kelompok penyandera agar mereka tidak bisa berkembang lagi.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, mengatakan, harus ada strategi yang matang dalam perburuan terhadap kelompok bersenjata tersebut. Alasannya, kelompok itu memiliki senjata standar militer bahkan sudah berani menantang perang terbuka terhadap aparat.

"Pengejaran jangan diartikan menumpas tuntas atau membunuh para anggota kelompok bersenjata secara langsung. Aparat harus tetap mengedepankan cara persuasif, meminta anggota KKB itu menyerahkan diri dan senjatanya," tutur TB Hasanuddin, Sabtu (18/11).

Ia menyarankan tim gabungan Polri dan TNI menyertakan Komnas HAM saat melakukan pendekatan persuasif dengan kelompok bersenjata tersebut. Dengan demikian, Komnas HAM dapat memahami situasi riil di lapangan.  

"Mungkin saja kelompok bersenjata itu bisa diajak bicara baik-baik bila ada Komnas HAM," kata TB Hasanuddin.

Bila kelompok bersenjata itu tidak mengindahkan permintaan aparat, TB Hasanuddin menyarankan tim gabungan Polri dan TNI melakukan tindakan tegas sebagai langkah terakhir.        

"Nah, kalau kelompok bersenjata itu tetap bersikeras tidak mau diajak berdamai, Komnas HAM kan tahu sendiri kondisi riilnya, sehingga tidak menyalahkan tindakan-tindakan yang dilakukan aparat," terang TB Hasanuddin.

Tetapi, TB Hasanuddin mengingatkan bahwa kelompok bersenjata selain aparatur keamanan tidak diakui di dalam negara manapun.

"Jadi, jangan biarkan ada sekelompok warga negara yang memiliki senjata standar militer secara liar. Negara tidak boleh kalah," tegas TB Hasanuddin. [ald]