Berita

Fadi Zon/net

Bisnis

Fadli Zon: Penyederhanaan Golongan Listrik Layak Disebut Kejahatan

SABTU, 18 NOVEMBER 2017 | 08:52 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Rencana pemerintah menghapus golongan pelanggan listrik 900 VA, 1300 VA, dan 2200 VA, menjadi tinggal golongan 4400 VA dan 13.200 VA, mendapat kritik keras dari mana-mana.

Dari barisan oposisi, Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, menyebut rencana itu sebagai bentuk pembebanan kesalahan tata kelola ketenagalistrikan ke pundak konsumen.

"Saya menyebut rencana penghapusan golongan 900 VA hingga 2.200 VA itu sebagai bentuk kenaikan tarif secara terselubung bagi sebagian besar pelanggan golongan rumah tangga," tekan Fadli Zon lewat keterangan pers.


Mengapa demikian? Fadli menjelaskan bahwa 56 juta di antara sekitar 66 juta pelanggan PLN adalah pelanggan rumah tangga. Dari jumlah pelanggan rumah tangga itu, hampir separuhnya atau 23 juta di antaranya, adalah pelanggan 900 VA.

"Jadi, itu rencana menaikan tarif yang sangat tidak transparan dan cenderung jahat," tegas Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.

Mengapa disebut jahat? Dia kembali menjelaskan bahwa rakyat pengguna listrik 900 VA sudah susah oleh kenaikan tarif listrik hingga 123 persen pada semester pertama tahun 2017.

Jika akhir tahun ini, atau awal tahun depan PLN menaikkan TDL terselubung melalui penghapusan tiga golongan di bawah 4.400 VA, kebijakan itu akan semakin memukul daya beli masyarakat, khususnya 23 juta pelanggan golongan menengah.

"Sebaiknya PLN tak membiasakan diri membebankan salah urus dan inefisiensi perusahaan ke pundak konsumen. Mereka seharusnya fokus memperbaiki manajemen internal," sindirnya.

Begitu pula dengan Menteri ESDM dan Menteri BUMN, lanjut Fadli, seharusnya mereka bisa menjadi pengawas dan pemandu PLN, bukan melegitimasi rencana destruktif tersebut. [ald]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Pabrik Bioetanol Bakal Diperbanyak, Pemerintah Siapkan Revisi Perpres 40

Selasa, 08 September 2026 | 18:19

BUK Migas Harus Lebih Gesit Kejar Investasi dan Lifting

Selasa, 08 September 2026 | 17:57

Menimbang Ulang Bencana

Selasa, 08 September 2026 | 17:41

Pemerintah Harus Antisipasi Kekeringan dan Gagal Panen akibat El Nino

Selasa, 08 September 2026 | 17:34

Purbaya soal Utang Whoosh Dicicil 80 Tahun: Kita Udah Mati, Santai Aja!

Selasa, 08 September 2026 | 17:23

KPK Panggil Anggota DPRD Hingga Pengurus Golkar Jateng di Kasus Bupati Pemalang

Selasa, 08 September 2026 | 17:14

Masa Jabatan Kapolri: Open Legal Policy atau Celah Subjektivitas?

Selasa, 08 September 2026 | 16:47

Rusia dan Korea Utara Buka Jembatan Darat Pertama di Perbatasan

Selasa, 08 September 2026 | 16:40

RUU Pemilu Jangan Keluar dari Filosofi Dasar Demokrasi

Selasa, 08 September 2026 | 16:34

Purbaya Curhat Suka Duka jadi Menkeu, Berat Badan Sempat Turun 14 Kg

Selasa, 08 September 2026 | 16:31

Selengkapnya