Berita

Robert Mugabe dan Istrinya/Net

Global

Zimbabwe, Negara Kaya Yang "Miskin" Karena Salah Urus

JUMAT, 17 NOVEMBER 2017 | 08:25 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Zimbabwe saat ini tengah menjadi sorotan dunia karena upaya pengambil alihan kekuasaan oleh militer. Presiden Robert Mugabe yang telah memimpin negara tersebut selama hampir empat dekade, saat ini dikabarkan masih berada di bawah tahanan rumah. Krisis politik ini memperburuk situasi ekonomi di negara tersebut.

Lebih dari 60 persen warga di Zimbabwe saat ini hidup di bawah garis kemiskinan. Kondisi tersebut ironi, menhingat di masa lalu, Zimbabwe pernah menjadi "keranjang roti" di Afrika. Namun kondisi berbalik karena negara tersebut mengalami kesalahan manajemen industri, kekurangan pangan, mata uang yang ambruk dan korupsi yang merajalela.

Pada awal tahun 1980an, Mugabe terpilih sebagai perdana menteri pertama dari sebuah negara Zimbabwe yang baru merdeka pada tahun 1980 setelah bertahun-tahun dipenjara karena sikap politiknya.


Ia dipuja oleh banyak orang sebagai sosok bergaya Nelson Mandela yang akan memimpin negara ini mengikuti dekade pemerintahan Inggris dan yang didominasi kulit putih.

"Dia selalu memiliki sikap populis, yang berarti dia ingin bekerja demi kepentingan terbaiknya tapi tidak harus ekonomi," kata Funmi Akinluyi, manajer portofolio yang berinvestasi di pasar Afrika dan perbatasan di Silk Invest.

Mugabe memperoleh pengakuan internasional atas inisiatif pendidikan dan kesehatan, dan negara tersebut terus meningkatkan ekspor produk manufaktur dan pertaniannya. Dengan cepat, Zimbabwe terkenal dengan produksi tembakaunya, dan upaya mendukung pertanian sepanjang tahun.

Kemudian di periode 1990an, momentum politik Mugabe mulai memudar. Para kritikus menuduhnya melakukan kebrutalan dan penyuapan untuk mempertahankan kekuasaannya. Ia secara konsisten membantah melakukan kesalahan tersebut.

Di periode ini, mulai terjadi kesalahan manajemen yang dilakukan oleh Mugabe terhadap sektor pertanian. Hal tersebut menjadi titik balik yang berkontribusi pada bencana ekonomi. Pada saat itu, Mugabe menetapkan bahawa tujuan reformasi pertanahan pemerintah adalah mengakhiri puluhan tahun kepemilikan pertanian oleh tuan tanah berkulit putih, yang banyak dipandang sebagai ketidakadilan kolonial.

"Undang-undang Pembebasan Lahan tahun 1992" tersebut memungkinkan Mugabe untuk memaksa pemilik tanah menyerahkan propertinya dan mendistribusikannya kembali. Pada tahun 1993, Mugabe mengancam akan mengusir pemilik tanah kulit putih yang keberatan dengan peraturan tersebut.

Di dekade selanjutnya, yakni tahun 2000an, kampanye tersebut masih terus dilanjutkan Mugabe. Ia memaksa 4.000 petani kulit putih untuk menyerahkan tanah mereka. Namun ia tidak memperispkan rencana dengan baik mengenai apa yang akan dilakukan paca penyerahan paksa tanah tersebut. Akibatnya, hasil pertanian Zimbabwe turun drastis dalam waktu cepat.

"Ada kekurangan makanan segera," ingat Akinluyi.

"Orang-orang kelaparan," sambungnya.

Langkah tersebut diikuti oleh dua tahun panen yang buruk dan kekeringan parah yang terus berlanjut. Hal tersebut menyebabkan kelaparan terburuk di negara tersebut dalam 60 tahun terakhir.

Di tengah kekurangan barang-barang kebutuhan dasar, bank sentral menggenjot mesin cetak uangnya untuk membiayai impor. Hasilnya adalah inflasi yang merajalela.

Pada puncak krisis, harga bahan pokok naik menjadi dua kali lipat setiap 24 jam. Ekonom Cato Institute memperkirakan inflasi bulanan mencapai 7,9 miliar persen pada tahun 2008.

Selain itu, angka pengangguran juga melonjak, layanan publik ambruk dan ekonomi menyusut 18 persen di tahun 2008.

Zimbabwe pun meninggalkan mata uangnya pada tahun 2009, sehingga transaksi dilakukan dalam dolar AS, rand Afrika Selatan dan tujuh mata uang lainnya.

Kemudian di awal tahun 2010an, Mugabe menanggapi sanksi internasional dengan mengancam untuk merebut semua investasi milik Barat di negara tersebut. Ancaman itu membuat calon investor menjauh.

Pemerintahan Mugabe kemudian mencoba mengalihkan fokus ekonomi dari peternakan ke pertambangan. Ia memerintahkan semua penambang berlian untuk menghentikan aktivitas dan meninggalkan fasilitas mereka. Rencananya adalah agar entitas yang dikelola negara mengambil alih operasi. Namun hal tersebut juga tidak berjalan sesuai rencana.

Zimbabwe semakin mengalami keterpurukan ekonomi. Kekeringan parah yang terjadi semakin memperburuk situasi ekonomi negara.

Akhir tahun lalu, negara tersebut mulai mencetak apa yang disebut obligasi notes, senilai masing-masing 1 dolar AS.

Akinluyi mengatakan situasi saat ini sangat memprihatinkan karena Zimbabwe memiliki begitu banyak potensi.

"Mereka memiliki berlian, batu bara, tembaga, bijih besi, mereka punya sumber daya," katanya seperti dimuat CNN. [mel]

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

UPDATE

OASE III PTKIN 2026: UIN Sunan Kalijaga Raih Juara Umum

Sabtu, 07 November 2026 | 08:19

Wall Street Rebound, Nasdaq Masih Babak Belur

Sabtu, 07 November 2026 | 08:05

Luruskan Tudingan Rekayasa, Muhammad Munawar: Proses Etik Dasaad Dilakukan secara Kelembagaan

Sabtu, 07 November 2026 | 07:38

Siapa Stephen Miller, Orang Kepercayaan Trump yang Jadi Kepala Staf Gedung Putih?

Sabtu, 07 November 2026 | 07:28

Gejolak Politik AS dan Krisis Prancis Tekan Pasar Saham Eropa

Sabtu, 07 November 2026 | 07:10

Ahmad Doli Kurnia dan Masa Depan Golkar

Sabtu, 07 November 2026 | 06:50

Penyadapan Presiden Bukan Pengalihan Isu, Tapi Operasi Terorganisir

Sabtu, 07 November 2026 | 06:25

Palestina dan Percaturan Imperium Global

Sabtu, 07 November 2026 | 05:59

Penyadapan Prabowo Ancaman Serius terhadap Negara

Sabtu, 07 November 2026 | 05:41

Kasus Listyo Sigit Momentum Evaluasi Sistem Keamanan Nasional

Sabtu, 07 November 2026 | 05:18

Selengkapnya