Revisi UU Migas Tak Kunjung Selesai, Ada Apa?

Pengamat Energi Khomaedi Notonegoro mengkritik lambannya pembahasan Revisi Undang Undang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas). Sudah jalan 15 tahun lebih atau tepatnya tiga rezim telah berganti, revisi UU tersebut masih belum juga dibahas secara tuntas.

“Revisi UU No 22 Tahun 2001 setiap tahun masuk Prolegnas, tapi tidak pernah selesai pembahasaanya. Tiga periode pemerintahan tidak pernah selesai,” kata Khomaedi Notonegoro dalam Dialog Kebangsaan “Darurat UU Migas: Alotnya Pembahasan Revisi Undang-Undang Migas No. 22 Tahun 2001, Jalan Terjal Menuju Kedaulatan dan Kemandirian Energi Nasional" di Gedung Dewan Pers Jakarta, Selasa (14/11).

“Kita berharap UU Migas ini didorong oleh pemerintah saat ini yang kemudian diminta persetujuan ke DPR agar pembahasannya bisa cepat selesai,” harapnya.

Anggota DPR Komisi VII asal Partai Amanat Nasional (PAN) Tjatur Sapto Edy mengatakan bahwa kini Revisi UU Migas sudah masuk Prolegnas. Sayangnya kata dia, UU tersebut masih mengalami perlambatan di Kementerian BUMN dan Kementerian ESDM.

“DPR Melalui Komisi VII Baru saja mengambil alih pembahasan UU Migas dari Pemerintah, sudah masuk Prolegas dan 2017 ini sudah selesai dan tahun depan 2018 rencanaya sudah diundang-undangkan, tetapi pemerintah belum selesai masih ada tarik menarik antara Kementerian BUMN dan Kementerian ESDM,” jelas Tjatur.

Ia menegaskan bahwa Migas berhubungan dengan hajat hidup orang banyak. Oleh karenanya ia meminta agar kekayaan energi di Tanah Air tidak boleh dikuasai oleh asing.

“Badan Usaha Khusus Migas yang menguasai dari hulu sampai hilir rencananya di bawah presiden,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Persaudaraan Muda Indonesia Hendra Ferdiansyah berharap agar revisi UU Migas cepat tuntas agar memberikan kepastian hukum bagi semua pihak, baik pemerintah maupun swasta.

“Kami juga berharap agar UU Migas yang baru nantinya bisa berpegang teguh pada Pasal 33 UUD 1945,” jelasnya.  

Dialog Kebangsaan ini terselenggara atas kerjasama Persaudaraan Muda Indonesia dengan SKK MIGAS dan Saka Indonesia Pangkah Limited.[san]