Berita

Foto: Net

Dunia

Militer Myanmar "Bersihkan Diri" Dari Semua Tuduhan Atas Krisis Rohingya

SELASA, 14 NOVEMBER 2017 | 06:56 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Tentara Myanmar merilis hasil penyelidikan internal yang membantah semua tuduhan kekerasan yang memicu terjadinya krisis Rohingya.

Dalam sebuah pernyataan pihak militer Myanmar yang diposting di Facebook, mereka mengklaim telah mewawancarai ribuan penduduk desa yang mendukung bantahan atas terjadinya kekerasan oleh militer terhadap etnis Rohingya.

Dalam laporan itu disebutkan bahwa penduduk desa sepakat bahwa pasukan keamanan tidak menembak penduduk desa yang tidak bersalah, tidak melakukan kekerasan seksual dan pemerkosaan terhadap perempuan, tidak menangkap, memukul dan membunuh penduduk desa, tidak mencuri perak, emas, kendaraan atau binatang dari penduduk desa, tidak membakar masjid, tidak mengancam, menggertak dan mengusir penduduk desa, serta tidak membakar rumah.


Pihak militer Myanmar justru mengklaim bahwa semua tindakan kekerasan tersebut dilakukan oleh "teroris" dari dalam kelompok Rohingya itu sendiri. Militer Myanmar pun mengklaim bahwa ratusan ribu orang yang melarikan diri melakukannya karena mereka diinstruksikan untuk melakukannya dan mengkhawatirkan para teroris.

Menanggapi laporan tersebut, Amnesty International mengatakan bahwa laporan tentara tersebut merupakan upaya untuk mengaburkan fakta. Organisasi hak asasi tersebut manusia meminta pencari fakta PBB untuk diizinkan masuk ke wilayah tersebut dan mencari tahu kejadian yang sesungguhnya.

Sejauh ini, akses media ke daerah Rakhine Myanmar di mana kekerasan terjadi juga diketahui sangat dibatasi. Perjalanan yang diizinkan pun dikontrol ketat.

Krisis Rohingya menjadi sorotan karena lebih dari setengah juta orang minoritas minoritas Rohingya tanpa kewarganegaraan telah melarikan diri dari Myanmar sejak Agustus kemarin karena kekeraan yang terus meningkat yang dilakukan oleh militer Myanmar. Demikian seperti dimuat BBC. [mel]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya