Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais menyatakan saat ini adalah waktu yang tepat bagi PAN keluar dari barisan rezim Jokowi-JK. PAN. Alasannya, Amien takut malu dianggap ikut memikul dosa pemerintah.
Usulan Amien itu merupakan reaksi atas komentar Wapres JK yang menyindir PAN sebaiknya mundur dari pemerintahan. Disindir JK, Amien justru tidak mempersoalkan, mantan Ketua MPR itu bahkan mendukung pendapat JK ihwal partainya.
"Yang betul Pak JK, yang betul Pak JK, sebaiknya PAN keluar. Karena akan menjadi beban sejarah," kata Amien di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.
Menurut Amien, jika PAN tidak keluar dari barisan pemerintah. Artinya akan ikut memikul dosa rezim pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres JK, yang ia anggap berjuang demi pengembang. "Rezim ini yang menjadi pelaksana reklamasi dan tidak berpikir untuk kepentingan bangsa, tapi pengembang," tudingnya.
Selain itu, bila PAN berkukuh tetap di koalisi, Amien menilai PAN bakal dikenang sebagai partai yang lahir dari rahim reformasi tapi tidak membela rakyat. "Ujung-ujungnya menjadi pendukung negara yang meladeni kepentingan pengembang," ujarnya.
Sejarah mencatat, PAN beberapa kali berbeda sikap dengan pemerintah ihwal sejumlah kebijakan. Misalnya, PAN berbeda sikap dengan pemerintah dan partai koalisi lain perihal UU Penyelenggaraan Pemilu. Saat itu, PAN mempermasalahkan presidential threshold dan parliamentary threshold, yang masing-masing 20-25 persen serta 3,5 persen. PAN, meminta syarat itu menjadi nol persen.
Terkini, PAN menjadi satu-satunya parpol pendukung pemerintah yang menolak Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas. PAN menganggap Perppu Ormas bertentangan dengan asas negara hukum karena menghapus proses pengadilan dalam mekanisme pembubaran ormas. PAN bersama dengan PKS dan Gerindra tidak mendukung Perpu itu disetujui menjadi undang-undang.
Sebelumnya, Wapres JK bereaksi atas sikap PAN di DPR yang menolak mengesahkan Perppu Ormas menjadi UU. Menurutnya, sikap PAN tersebut kurang etis.
"Ya tentu kurang etislah ya, tetapi itu hak demokrasi masing-masing. Karena itu kan tentu di menterinya yang ada di kabinet dengan fraksi kadang-kadang memang beda pendapat, semua partai begitu, partai yang lain setuju tapi dikritik, itu biasa saja," kata JK di kantor Wapres, Jakarta Pusat, Selasa (31/10).
JK mengaku belum tahu apakah sikap PAN tersebut akan berdampak ke koalisi atau tidak. "Ya saya belum tahu," ujar JK. Menurutnya, tak ada anggota ormas melanggar hukum yang dipidana jika tak melakukan tindakan pidana. Dia mencontohkan, meski HTI dibubarkan, tak ada anggota HTI yang dipidana.
Soal beda sikap PAN dengan pemerintah di Perppu Ormas dijelaskan Waketum PAN, Taufik Kurniawan bahwa sikap itu diambil berdasarkan konstituen. "Seperti disampaikan beberapa kawan-kawan di internal partai termasuk ketua umum, kan banyak aspirasi yang terkait dengan hal konstituen," ujar Taufik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/11).
Baginya, PAN tak bisa digenereralisasikan menentang pemerintah. Menurutnya, PAN tidak selamanya berseberangan dengan pemerintah. PAN, kata dia, juga mendukung sejumlah kebijakan strategis.
Seperti, UU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) atau UU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018. Pada kedua kebijakan tersebut, PAN dalam posisi mendukung sikap pemerintah. Bahkan, PAN tak memberi catatan apapun untuk UU APBN.
Taufik menuturkan, posisi PAN di pemerintahan adalah sebagai mitra sejajar yang kritis dari pemerintah. Dia menganalogikan hubungan PAN dengan pemerintah ibarat sebuah keluarga. Di dalam satu keluarga tak jarang terjadi beda pendapat.
"Tapi kan tidak lantas berbeda pandangan dalam satu keluarga inti antara orangtua dan anak kemudian lantas tercerai berai," pungkasnya.
Pengamat politik dari Universitas Parahiyangan Bandung, Prof Asep Warlan Yusuf mengaku tidak heran melihat beda sikap PAN ihwal Perppu Ormas dengan pemerintah. Menurutnya, para politisi PAN hingga Ormas Muhammadiyah konsisten menolak Perppu Ormas.
"Sebagai sebuah partai justru akan menjadi masalah jika berbeda sikap dengan elite dan akar rumputnya," ujar Asep kepada Rakyat Merdeka.
Mengenai sikap PAN di pemerintahan Jokowi-JK, sudah lama partai berlambang matahari itu bersikap 'nakal' dengan jalan pemerintah. Termasuk, dengan sikap pro oposisi di pemerintahan Jokowi. "Masalahnya, jika tidak konsisten akan ditinggalkan konstituennya. Soal Perppu Ormas mulai dari Amien Rais sampai Ormas Muhammadiyah menolaknya," katanya.
Namun, Asep meragukan jika PAN akan bersikap tegas mundur dari pemerintah. Apalagi, hubungan Ketum PAN, Zulkifli Hasan dengan pemerintah cukup baik. Dan, ada satu kursi menteri yang diberikan pemerintah kepada PAN, yaitu, Menpan-RB Asman Abnur. "Kalau dikeluarkan, justru bisa meningkatkan elektabilitas karena seolah dizalimi. Kalau keluar, kayaknya sulit ya walaupun yang bicara itu Amien Rais. Kecuali dikeluarkan," pungkasnya.
Di lain sisi, desas-desus perseteruan PAN dengan pemerintah sudah sampai di telingan partai oposisi. Waketum Partai Gerindra Fadli Zon mengaku senang bila PAN hengkang dari koalisi pendukung pemerintah, dan kembali sebagai oposisi bersama Gerindra dan PKS.
"Ya bagus dong. Menurut kami itu bagus. Mudah-mudahan kami bisa bersama-sama lagi berjuang. Itu good news," ucap Fadli di kompleks Parlemen Jakarta.
Bahkan bicara Pemilu 2019, Wakil Ketua DPR itu menilai koalisi Gerindra, PKS, Demokrat dan PAN akan lebih bagus. Bahkan dia menggoda Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan PPP untuk bergabung. "Kalau bisa tambah yang lain, PKB, PPP," pungkasnya. ***
