Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bengkulu, Dyah Anugrah Kuswardani mengungkapkan Provinsi Bengkulu masih menduduki peringkat kelompok termiskin kedua di Sumatera setelah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
Beberapa indikator yang dapat dijadikan tolak ukur adalah masih banyak wilayah belum tersentuh listrik, jalur produksi belum baik dan tingkat penghasilan yang masih rendah.
"Beberapa indikator itu menyebabkan perekonomian Provinsi Bengkulu tergolong buruk," kata Dyah kepada RMOL Bengkulu, Kamis (2/11).
Dyah juga mengungkapkan, berdasarkan data survei terdapat 4 kabupaten yang masih tergolong termiskin diantara kabupaten dan kota lainnya. Diantaranya, Kabupaten Kaur, Bengkulu Selatan, Seluma, disusul Rejang Lebong, Kota Bengkulu, Kepahiang, Bengkulu Utara, Mukomuko, Lebong dan Kabupaten Bengkulu Tengah.
Jika merujuk data, persentase kemiskinan Provinsi Bengkulu pada periode Maret 2016 yakni mencapai 17,85 persen turun menjadi 16,45 persen di Maret 2017 dengan total jumlah masyarakat miskin 316.900 jiwa. Namun kategori miskin bisa berakibat masih adanya daerah yang terisolir seperti jalan desa yang belum dibangun atau diperbaiki.
Selain itu, adanya indikasi data dari Badan Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan atau BNP2K dan BPS yang belum kompak terkait data kemiskinan.
"Hal ini sangat disayangkan mengingat Bengkulu dikenal dengan daerah yang kaya akan hasil alamnya, seperti komoditi perkebunan serta pertanian. Tingkat kemiskinan ini juga bisa bertambah jika kita melihat dari kondisi ekonomi saat ini," jelas Dyah.
Adapun faktor lainnya, banyaknya uang yang beredar dan yang dibelanjakan ke luar daerah, membuat masyarakat Bengkulu tidak dapat merasakan kesejahteraan. Selain itu juga disebabkan oleh sektor industri Bengkulu yang belum memadai sehingga sektor usaha di Bengkulu sangat berketergantungan dengan daerah luar.
Sementara itu desa tertinggal juga mempengaruhi Provinsi Bengkulu masih bertahan di urutan ke-2 termiskin. Guna menunjang kemajuan desa tertinggal ini, Dyah menyarankan agar pembangunan hendaknya diprioritaskan pada pembangunan dan perbaikan jalan sentra produksi, jalan utama hingga jalan penghubung antardesa.
Ia menjelaskan, desa tertinggal terbanyak berada di Kabupaten Kaur, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Seluma, Mukomuko, Lebong, Kepahiang, dan Kabupaten Bengkulu Tengah.
Untuk penghitungan garis kemiskinan sendiri, Dyah menyampaikan bahwa BPS melakukan cara dengan menghitung konsumsi kebutuhan pokok pangan berdasarkan 52 komoditi pangan yang dapat ditentukan dengan harga kalorinya.
Garis kemiskinan makanan yang dihitung dari kalorinya, kemudian juga kebutuhan non pangan dihitung berdasarkan 46 jenis komoditi non pangan yang besarannya berbeda dan ditentukan oleh kebutuhan minimum setiap komoditi berdasarkan survey paket kebutuhan dasar hasil penghitungan kebutuhan pokok non pangan yang disebut garis kemiskinan non makanan.
[san]
