Keputusan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indarwati yang menyetujui anggaran pembangunan kompleks parlemen senilai Rp 6,7 triliun dinilai sebagai 'barter' untuk menggolkan revisi Undang-Undang tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Ekonom senior, Rizal Ramli mengkritisi sikap semua partai dan perwakilannya di DPR RI yang seakan tidak bergeming terkait hal tersebut. Padahal, melalui RUU PNBP itu, beban hidup rakyat akan segera makin berat dan terhimpit.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini mengungkapkan, esensi dari RUU ini adalah rakyat bakal dikenakan berbagai biaya tambahan dalam pelayanan publik oleh negara. Misalnya, saat mengurus surat untuk pernikahan, perceraian, hingga rujuk.
Sedangkan di bidang pendidikan, beban biaya tambahan dikenakan saat orang tua mendaftarkan anak masuk kuliah, hingga saat membayar uang semester. Selain bidang-bidang tadi, masih banyak sektor lain yang berkaitan dengan kepentingan rakyat akan dikenakan beban biaya tambahan.
"Kami ingin bertanya DPR, anggota partai politik, partai politik ngapain aja selama ini? Kenapa tidak pernah berpihak kepada rakyat," kata Rizal saat ditemui di bilangan Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (1/11).
RR menilai mulut kebanyakan Anggota DPR RI sudah disumpal dengan proyek pembangunan gedung baru. Untuk itu, RR mendesak Jokowi untuk membatalkan anggaran untuk proyek tersebut.
"Menteri Keuangan sudah menyetujui Rp 6,7 triliun untuk biaya gedung DPR yang baru. Kongkalikongnya ya ini, menggolkan undang-undang yang memberantas rakyat. Barter ini. Barter gedung DPR baru dengan undang-undang yang memberatkan pungutan kepada rakyat. Kami minta pembiayaan gedung DPR ini dibatalkan," tegasnya.
Menurut RR, begitu dia akrab disapa, dari naskah akademik yang diusulkan pemerintah pada tahun 2012 lalu, undang-undang itu sesungguhnya akan sangat memberatkan rakyat kecil. Mantan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya ini mengatakan bahwa ada cara yang lebih cerdas ketimbang membuat aturan yang menyusahkan rakyat.
"Ada yang lebih besar potensi pendapatannya yang selama ini tidak tidak pernah dipikirkan dengan baik, yaitu dari sumber daya alam, dari ekspor batu bara, ekspor Migas, ekspor nikel, kasus Freeport, yang kalau kita benahi akan memberikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang sangat besar," kata RR.
Sebelumnya, Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan yang juga Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Rieke Diah Pitaloka mengatakan jika nanti UU PNBP disahkan DPR sesuai dengan naskah akademik yang disodorkan pemerintah, maka akan ada lebih dari 60 ribu pungutan yang dibebankan kepada rakyat. Pungutan itu belum termasuk pajak.
[san]
