Luhut Binsar Pandjaitan terlanjur dianggap sebagai tokoh politik paling berpengaruh di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Bukan hanya selalu berada di sisi presiden dalam tiap momen penting dan besar, Luhut juga dipercaya memiliki kendali atas banyak hal yang menyangkut urusan pemerintahan.
Menteri Koordinator bidang Maritim yang punya nama beken LBP itu terkesan sering ikut campur dalam wilayah-wilayah kerja dari kementerian lain, bahkan yang ada di luar koordinasinya. Sampai-sampai, ada yang menjulukinya RI 1,5 (RI Satu Setengah).
Baru-baru ini, LBP menulis catatan terbuka yang isinya menjawab tuduhan ia terlalu banyak mengambil porsi kekuasaan.
Dalam "Catatan LBP" ini, Luhut menerangkan bahwa domain kewenangan yang begitu luas "terpaksa" ia jalani demi kepentingan nasional yang lebih besar.
Berikut isi lengkapnya:
BANYAK pertanyaan dan pernyataan kepada saya sepertinya saya mengurusi semua pekerjaan yang seharusnya tanggungjawab orang lain. Dalam perjalanan Jakarta-Kupang di atas ribuan kaki di atas pesawat, saya ingin berbagi kepada teman-teman mengenai tugas sebagai Menko Maritim.
Tugas pokok sebagai menteri koordinator yaitu mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas kementerian yang ada di bawahnya. Dalam hal ini yang berada di bawah koordinasi saya; Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Namun dalam menyelesaikan pembangunan di sektor-sektor tersebut tidak mudah karena tidak terintegrasi dengan baik.
Solusi penyelesaian pembangunan harus dilakukan secara holistik karena itu saya berkoordinasi dengan kementerian lain. Misalnya penanganan garam ternyata ada problem lingkungan dan tanah karena itu saya menggandeng Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR).
Begitu juga pengalaman menangani Mandalika. Meski pariwisata berada di bawah koordinasi saya tapi ada persoalan sengketa tanah disana maka saya mengajak Menteri ATR agar segera mendapatkan solusi. Kini Mandalika sudah dalam tahap pembangunan dan nanti kita akan mempunyai Cruise Terminal di Pelabuhan Benoa.
Contoh lain adalah dalam penanganan LRT dan MRT. Selain koordinasi dengan kementerian di bawah saya yaitu Kementerian Perhubungan, kami juga harus berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Lingkungan Hidup, Keuangan, ATR dan Pemda. Kemarin, 28 Oktober saya meresmikan jalur penerbangan Garuda Singapore ke Danau Toba untuk akses turis mancanegara ke sana, saya berkoordinasi dengan Menteri BUMN dan Garuda.
Bapak-Ibu dan teman-teman selain menangani Mandalika yang tertunda penanganannya hampir 29 tahun pemerintah juga menyelesaikan proyek pembangunan tertunda lainnya seperti Suwung lokasi pembangunan waste energy, Flight Information Region (FIR) yang hampir dilupakan orang karena 45 tahun tidak ditangani, juga reklamasi yang tidak selesai sejak jaman Pak Suharto. Kini semua dalam taraf pembangunan dan diharapkan segera selesai dengan baik. Selain itu untuk kedepan pemerintah akan membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang sedang dirancang di Cikarang, Kerawang dan Bekasi.
Pilihan kepada daerah-daerah tersebut karena hampir 60% industri ada di sana sehingga tidak perlu membangun kawasan baru, hemat biaya untuk para tenaga kerja terutama transportasi, pembangunan harus efektif dan berguna bagi masyarakat serta untuk kepentingan nasional.
Masih banyak lagi pembangunan yang harus diselesaikan melalui lintas kementerian. Kita tidak bisa berhasil jika terus mengedepankan ego sektoral. Jadi, kita harus bekerjasama dengan semua pihak.
Saya berharap Bapak-Ibu dan teman-teman kini paham bahwa tidak ada niat dari saya maupun kementerian lain ingin mengambil alih urusan pihak lain, semua yang kami lakukan semata-mata untuk kepentingan nasional.
Catatan 30 Oktober 2017
[ald]
