Berita

Foto: Twitter

Politik

Penguasa Sesungguhnya Negeri Ini Korporasi, Bukan Presiden

JUMAT, 27 OKTOBER 2017 | 06:39 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Pasal 1 UUD 1945 menegaskan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Meski demikian, rakyat dinilai bukan sebagai pihak yang paling berkuasa di Indonesia.

Juga bukan presiden, yang menurut Pasal 4 UUD 1945 sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Apalagi partai politik, walau dalam konteks realitas politik ini kekuasaan partai politik lewat DPR RI sungguh besar, termasuk memilih anggota lembaga-lembaga negara.

Lalu siapa yang paling berkuasa di negeri ini?


Mayoritas follower Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak di media sosial Twitter menjawab korporasi merupakan penguasa sesungguhnya di Tanah Air.

Tak tanggung-tanggung, yang memilih korporasi sebesar 84 persen dari 2.571 netizen yang ikut berpartisipasi dari poling tersebut. Sementara yang memilih Presiden lima persen, partai politik delapan persen, dan rakyat tiga persen.

Pertanyaan Dahnil di poling tersebut adalah melihat realitas saat ini siapa sesungguhnya yang berkuasa di RI dengan keempat pilihan jawaban tersebut.

Yang menarik, di antara netizen banyak mempertanyakan pilihan yang ditawarkan oleh Dahnil masih kurang. Menurut warganet, mestinya nama Menko Maritim Luhut B. Panjaitan juga masuk dalam salah satu opsi pilihan.

"Kok Luhut Binsar tidak ada bang? tanya pemilik akun @Unitedfans91, Moehammed Taufan Ali.

Korporasi atau perusahaan-perusahaan besar selama ini memang dinilai punya kuasa besar. Bahkan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki T. Purnama pernah menyebut Joko Widodo tidak akan menjadi Presiden RI kalau tanpa bantuan dari pengembang.[wid]

Populer

Malaysia Jadi Negara Pertama yang Keluar dari Perjanjian Dagang AS

Selasa, 17 Maret 2026 | 12:18

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Pemudik Sebaiknya Perhatikan Enam Pesan Ini

Minggu, 15 Maret 2026 | 03:11

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Rismon Dituding Bohong soal Ijazah Jokowi

Minggu, 15 Maret 2026 | 05:04

Senator Apresiasi Program Kolaborasi Bedah Rumah di Jakarta

Selasa, 17 Maret 2026 | 18:32

UPDATE

Hindari Work From Home Jumat dan Senin

Kamis, 26 Maret 2026 | 02:13

Permainan Kubu Jokowi dalam Kasus Tuduhan Ijazah Palsu Makin Ngawur

Kamis, 26 Maret 2026 | 02:11

Prabowo Perintahkan Bahlil Cari Sumber Pendapatan Sektor Mineral

Kamis, 26 Maret 2026 | 01:37

RS Jiwa Dipenuhi Pecandu Game Online dan Judol

Kamis, 26 Maret 2026 | 01:14

Buntut Penangguhan Yaqut, Kasus Kuota Haji Bisa Berlarut-larut

Kamis, 26 Maret 2026 | 01:01

Tiket Taman Margasatwa Ragunan Tetap Dipatok Rp4 Ribu

Kamis, 26 Maret 2026 | 00:28

Prabowo Pacu Hilirisasi dan Ketahanan Energi

Kamis, 26 Maret 2026 | 00:19

Pelanggaran Personel BAIS TNI Tidak Berdiri Sendiri

Kamis, 26 Maret 2026 | 00:05

Satgas PRR Percepat Penyelesaian Hunian Tersisa

Rabu, 25 Maret 2026 | 23:25

MBG cuma 5 Hari Potensi Hemat Rp40 Triliun per Tahun

Rabu, 25 Maret 2026 | 23:22

Selengkapnya