Berita

Foto: Twitter

Politik

Penguasa Sesungguhnya Negeri Ini Korporasi, Bukan Presiden

JUMAT, 27 OKTOBER 2017 | 06:39 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Pasal 1 UUD 1945 menegaskan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Meski demikian, rakyat dinilai bukan sebagai pihak yang paling berkuasa di Indonesia.

Juga bukan presiden, yang menurut Pasal 4 UUD 1945 sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Apalagi partai politik, walau dalam konteks realitas politik ini kekuasaan partai politik lewat DPR RI sungguh besar, termasuk memilih anggota lembaga-lembaga negara.

Lalu siapa yang paling berkuasa di negeri ini?


Mayoritas follower Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak di media sosial Twitter menjawab korporasi merupakan penguasa sesungguhnya di Tanah Air.

Tak tanggung-tanggung, yang memilih korporasi sebesar 84 persen dari 2.571 netizen yang ikut berpartisipasi dari poling tersebut. Sementara yang memilih Presiden lima persen, partai politik delapan persen, dan rakyat tiga persen.

Pertanyaan Dahnil di poling tersebut adalah melihat realitas saat ini siapa sesungguhnya yang berkuasa di RI dengan keempat pilihan jawaban tersebut.

Yang menarik, di antara netizen banyak mempertanyakan pilihan yang ditawarkan oleh Dahnil masih kurang. Menurut warganet, mestinya nama Menko Maritim Luhut B. Panjaitan juga masuk dalam salah satu opsi pilihan.

"Kok Luhut Binsar tidak ada bang? tanya pemilik akun @Unitedfans91, Moehammed Taufan Ali.

Korporasi atau perusahaan-perusahaan besar selama ini memang dinilai punya kuasa besar. Bahkan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki T. Purnama pernah menyebut Joko Widodo tidak akan menjadi Presiden RI kalau tanpa bantuan dari pengembang.[wid]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Polisi Tangkap Pembacok Pegawai Toko Roti di Cengkareng

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:55

Bank Mandiri Gelar Mandiri Lelang Festival 2026, Penawaran 50% di Bawah Pasaran

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:51

KPK Jangan Omdo, Dugaan Korupsi Sinyal Kereta Harus Dibongkar Tuntas

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:40

DPR Sebut Skandal Seksual di Ponpes Pati sebagai Pelanggaran HAM Berat

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:16

Unhas Siap jadi Pusat Unggulan MBG di Indonesia Timur

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:50

Kapolri Siap Eksekusi 3.000 Halaman Rekomendasi Reformasi Polri

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:44

Kompetisi Perguruan Tinggi Tanpa Fondasi Keadilan

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:25

Pelanggaran Tambang Tidak Cukup Diselesaikan dengan Uang

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:00

KPK Kembangkan Penyidikan Baru Kasus OTT Anak Buah Bobby Nasution

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:49

Prabowo Terima 10 Buku Rekomendasi Reformasi Polri di Istana

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:47

Selengkapnya