Berita

Foto: Twitter

Politik

Penguasa Sesungguhnya Negeri Ini Korporasi, Bukan Presiden

JUMAT, 27 OKTOBER 2017 | 06:39 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Pasal 1 UUD 1945 menegaskan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Meski demikian, rakyat dinilai bukan sebagai pihak yang paling berkuasa di Indonesia.

Juga bukan presiden, yang menurut Pasal 4 UUD 1945 sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Apalagi partai politik, walau dalam konteks realitas politik ini kekuasaan partai politik lewat DPR RI sungguh besar, termasuk memilih anggota lembaga-lembaga negara.

Lalu siapa yang paling berkuasa di negeri ini?


Mayoritas follower Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak di media sosial Twitter menjawab korporasi merupakan penguasa sesungguhnya di Tanah Air.

Tak tanggung-tanggung, yang memilih korporasi sebesar 84 persen dari 2.571 netizen yang ikut berpartisipasi dari poling tersebut. Sementara yang memilih Presiden lima persen, partai politik delapan persen, dan rakyat tiga persen.

Pertanyaan Dahnil di poling tersebut adalah melihat realitas saat ini siapa sesungguhnya yang berkuasa di RI dengan keempat pilihan jawaban tersebut.

Yang menarik, di antara netizen banyak mempertanyakan pilihan yang ditawarkan oleh Dahnil masih kurang. Menurut warganet, mestinya nama Menko Maritim Luhut B. Panjaitan juga masuk dalam salah satu opsi pilihan.

"Kok Luhut Binsar tidak ada bang? tanya pemilik akun @Unitedfans91, Moehammed Taufan Ali.

Korporasi atau perusahaan-perusahaan besar selama ini memang dinilai punya kuasa besar. Bahkan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki T. Purnama pernah menyebut Joko Widodo tidak akan menjadi Presiden RI kalau tanpa bantuan dari pengembang.[wid]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Budi Arie Bakal Dipolisikan soal Ucapan Percepatan Pemilu 2029

Senin, 07 September 2026 | 22:28

Teluk Bayur: Jangan Membangun Aset Tanpa Kargo

Senin, 07 September 2026 | 22:10

PLTP Gunung Ungaran Miliki Sejumlah Manfaat, Eksplorasi Layak Dilanjutkan

Senin, 07 September 2026 | 21:55

Purbaya Tak Ambil Pusing Pramono Ngotot Terbitkan Obligasi DKI Rp5,2 Triliun

Senin, 07 September 2026 | 21:35

BRI dan Serikat Pekerja BRI Tandatangani PKB 2026-2028

Senin, 07 September 2026 | 21:28

Wakapolri Minta Kecakapan Personel dalam Penanganan Bencana dan Konflik Sosial

Senin, 07 September 2026 | 21:15

Dua Pimpinan DPRD Kota Bengkulu Kompak Mangkir Panggilan KPK

Senin, 07 September 2026 | 20:50

Prabowo Instruksikan BRI dan BSI Siapkan Rekening untuk Masyarakat

Senin, 07 September 2026 | 20:48

OJK Tegaskan Tak Ada Ruang bagi Pelanggaran Keterbukaan Informasi

Senin, 07 September 2026 | 20:46

Pemerintah Siapkan OMC Atasi Sebaran Abu Anak Krakatau di Empat Provinsi

Senin, 07 September 2026 | 20:31

Selengkapnya