Berita

Ilustrasi/Net

Nusantara

PSPI Mau Wujudkan Pertanian yang Visioner dan Terintegrasi

RABU, 25 OKTOBER 2017 | 21:12 WIB | LAPORAN:

Ketua Umum Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia (PSPI), Sunarso ingin mewujudkan dunia pertanian dalam negeri yang visioner dan terintegrasi. Caranya, dengan mempersiapkan strategi reforma agraria yang dibagi menjadi dua konsep yakni di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa.

Untuk di Jawa, kata dia reforma agraria dilaksanakan dalam bentuk konsolidasi pengelolaan yang disebut corporate farming.

"Subyek utamanya adalah petani," tandasnya dalam surat elektronik yang diterima redaksi, Rabu (25/10).


Nah, menurut dia, untuk melaksanakan corporate farming, syaratnya adalah petani harus memiliki tanah. Karena dengan hal itu, petani akan mudah melakukan kegiatan usaha tani dan menentukan pertanaman yang akan dibudidayakan. Petani juga akan mudah mengakses permodalan.

“Solusi pertanian saat ini adalah dengan corporate farming yang seluruhnya harus dikonsolidasikan," tambahnya.

Saat ini, lanjutnya hanya perusahaan BUMN yang melakukan corporate farming dengan skala nasional. Namun katanya, kebijakan itu tetap harus dibuat secara partisipatif.

"Akan tetapi corporate farming hanya mengkonsolidasikan area sampai memenuhi skala ekonomi saja. Lantas bagaimana agar hasil konsolidasi itu efisien dan hasilnya bernilai tambah? Menuju kejalan itu, yakni dengan membangun industri berbasis pertanian," urainya.

Sunarso melanjutkan, reforma agraria untuk di luar Pulau Jawa. Dimana disana lahan sudah tersedia dengan masih banyaknya tanah dibawah penguasaan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup yang bisa di distribusikan kepada petani.

“Tujuan utama reforma agraria adalah untuk memberikan pemerataan kesempatan usaha tani kepada petani, jika sudah merata dan memenuhi skala ekonomi, maka akan terjadi pemerataan  pendapatan. Dan itulah yang dimaksud untuk mengurai tingkat kesenjangan ekonomi," bebernya.

Adapun dalam menjalankan reforma agraria, Sunarso bilang hal yang patut menjadi perhatian diantaranya dari sisi sosiologis, ketahanan, hukum, dan lainnya.

"Kebijakan ini harus melibatkan banyak pihak, termasuk organisasi sarjana pertanian dan organisasi petani itu sendiri,” tukasnya. [sam]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Demokrat: Tidak Benar SBY Terlibat Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 22:08

Hidayat Humaid Daftar Caketum KONI DKI Setelah Kantongi 85 Persen Dukungan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:57

Redesain Otonomi Daerah Perlu Dilakukan untuk Indonesia Maju

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:55

Zelensky Berharap Rencana Perdamaian Bisa Rampung Bulan Depan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:46

Demokrasi di Titik Nadir, Logika "Grosir" Pilkada

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:37

Demokrat: Mari Fokus Bantu Korban Bencana, Setop Pengalihan Isu!

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:35

Setoran Pajak Jeblok, Purbaya Singgung Perlambatan Ekonomi Era Sri Mulyani

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:14

Pencabutan Subsidi Mobil Listrik Dinilai Rugikan Konsumen

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:02

DPRD Pastikan Pemerintahan Kota Bogor Berjalan

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:53

Refleksi Tahun 2025, DPR: Kita Harus Jaga Lingkungan!

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:50

Selengkapnya